20 Situ Hilang di Bodetabek i

Ilustrasi Situ

Oleh : Eko Adityo / GOR | Selasa, 13 Maret 2018 | 12:32 WIB

JAKARTA -- BBWS Ciliwung- Cisadane Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan sekitar 20 dari 206 situ yang ada di wilayah Bogor, puncak, sebagian Cianjur, serta sebagian Provinsi Banten, Tangerang, Depok, dan Bekasi dilaporkan hilang karena adanya perubahan pemanfaatan menjadi perumahan atau sedimentasi parah lalu tertimbun.

“Sekitar 20-an situ yang hilang karena alih fungsi lahan menjadi perumahan atau lainnya, seperti tertimbun, sedimentasi, pendangkalan, dan lainnya,” kata Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane Ditjen Sumber Saya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menjawab pers seusai Diskusi Santai di Situ Pengasinan Depok, Jawa Barat, Senin (12/3).

Jarot menyebutkan, situ adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah dan terbentuk secara alami maupun buatan, dengan sumber air yang berasal dari air tanah dan atau air permukaan. Secara umum kondisi situ di BBWS Ciliwung-Cisadane sekitar 70-80% masih dalam kondisi baik, terawat, dan terpelihara. Hanya sekitar 20 situ yang bermasalah.

“Terbukti dari 206 situ yang ada, sekitar 117 situ sudah ada juru situ, selebihnya belum,” katanya, seperti dikutip dari Antara.

Oleh karena itu, tegasnya, pemerintah mulai akhir 2017 melakukan pendataan dan pengadministrasian situ tersebut dan akan berlangsung terus dalam beberapa tahun ke depan. “Situ sebagai aset negara harus tercatat dengan jelas. Harus ada sertifikatnya sehingga ke depan bisa diamankan dari upaya penyerobotan dan pengambilalihan dari pihak lain,” kata Jarot.

Fungsi situ bagi masa depan, kata Jarot, selain untuk konservasi juga antara lain pengendali banjir, sumber cadangan air, pariwisata, irigasi, bahkan cagar alam.

Jarot mengaku, untuk melakukan proses administrasi tersebut, banyak menemui kendala, mulai dari kurangnya dukungan regulasi dari pihak terkait hingga gugatan secara hukum. “Ketika kami mulai mematok, ada yang gugat di pengadilan. Ini akan kami hadapi dan jalan terus,” tegas dia, tanpa bersedia merinci siapa yang menggugat dalam proses administrasi situ itu.

Bahkan, ketika didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat, syaratnya sama dengan seorang warga yang mengajukan sertifikat, antara lain perlu adanya pernyataan tanah, tidak dalam sengketa.

Jarot menambahkan, melakukan proses sertifikasi situ memang tidak mudah, terbukti dari 27 situ pada 2017 yang sudah dicek dan didaftarkan ke BPN, baru empat situ yang terbit sertifikatnya.



Selengkapnya
 
MORE STORIES