PUPR Kaji Bangun Rumah Khusus Suku di Papua i

Ilustrasi.

Oleh : Imam Muzakir / GOR | Selasa, 27 Maret 2018 | 16:23 WIB

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendorong peningkatan pembangunan rumah khusus di daerah, terutama bagi suku-suku di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, menjelaskan, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memang sangat fokus terhadap pembangunan hunian bagi masyarakat di Provinsi Papua. Pemerataan pembangunan baik infrastruktur maupun perumahan diharapkan dapat lebih memajukan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia Timur tersebut.

“Program pembangunan perumahan di Papua akan terus kami dorong mengingat masih banyak masyarakat di sana yang belum memiliki rumah yang layak huni. Ini adalah perintah dari Presiden Joko Widodo yang harus dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan di Papua,”kata Khalawi, dalam publikasinya, di Jakarta, belum lama ini.

Terkait dengan permohonan bantuan rumah khusus tersebut, imbuh Khalawi, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR akan melakukan peninjauan lapangan terkait dengan kesiapan lahan. Selain itu, kesiapan persayaratan administrasi dan teknis yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan rumah khusus.

Rumah khusus merupakan salah satu program pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Direktorat Rumah Khusus Direktorat Penyediaan Perumahan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Misalnya, untuk perumahan transmigrasi, pemukiman kembali korban bencana, rumah social untuk menampung orang lansia, masyarakat miskin, yatim piatu, dan anak terlantar. Selain itu, termasuk untuk pembangunan rumah masyarakat yang lokasinya terpencar seperti suku-suku terasing dan rumah di wilayah perbatasan negara.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembangunan rumah khusus ini yakni persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi yang dibutuhkan antara lain seperti surat permohonan, proposal gambaran umum, dan kondisi lapangan yang diusulkan. Lalu, surat dukungan pemda setempat, surat pernyataan kepemilikan tanah serta adanya kepemilikan tanah.

Sedangkan persyaratan teknis yang diperlukan adalah lokasi-lokasi lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk peruntukan perumahan dan permukiman dan tidak berada di wilayah kawasan rawan bencana. Jumlah usulan minimum 50 unit atau luas lahan minimal satu hektare dalam satu hamparan. Kecuali, apabila kebutuhan Rumah khusus kurang dari 50 unit serta kesetersediaan infrastruktur berupa jalan akses yang memadai dan tersedia sumber air minum dan sumber daya listrik.



Selengkapnya
 
MORE STORIES