Backlog di Jawa Tengah Masih Tinggi i

Ilustrasi rumah murah

Oleh : Laila Ramdhini / GOR | Kamis, 19 April 2018 | 17:12 WIB

JAKARTA – Hingga saat ini kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) masih cukup tinggi. Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Jateng terus mendorong pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk memangkas backlog.

“Pemda Jateng mencatat backlog perumahan di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi. Backlog dari sisi kepemilikan dan kepenghunian jumlahnya berbeda,”ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Rudy Apriyantono di Kantor Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Rabu (18/4).

Dia menjelaskan, backlog dari sisi kepemilikan jumlahnya 705.000 rumah, sedangkan dari sisi kepenghunian 503.000 rumah.

Di sisi lain, rumah tidak layak huni (RTLH) di Jateng saat ini berdasarkan data yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah 1,6 juta rumah.

“Jumlah backlog perumahan di Jawa Tengah itu tersebar di 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah dan bisa meningkat. Sebab setiap tahun jumlah orang yang menikah juga banyak. Sehingga mereka pun pastinya membutuhkan rumah untuk tempat tinggal,”ujarnya.

Rudy menambahkan, kedatangannya ke Jakarta saat ini adalah untuk beraudiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal penyediaan Perumahan terkait Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Provinsi Jateng. Selain itu, kata dia, untuk berkonsultasi mengenai Standar Pelayanan Minimal dan NSPK lain di sektor perumahan khususnya terkait dengan sertifikasi mengingat saat ini jumlah pengembang yang ada di daerah tersebut cukup banyak.

Menurut dia, pihaknya menargetkan penyelesaian naskah akademis RP3KP Provinsi Jateng bisa selesai tahun ini. Akan tetapi pihaknya juga mendapat mandat dari anggota DPRD Provinsi Jateng yang menginginkan supaya tahun ini juga dapat diluncurkan regulasi pendukung sehingga bisa dimasukkan dalam Prolegda Jateng.

“Kami kesulitannya terkait dengan tata cara mengatur kabupaten / kota sehingga membutuhkan arahan – arahan dari Ditjen Penyediaan Perumahan yang perlu disusun dalam Raperda itu. Perumahan di Jawa Tengah saat ini tumbuh sedemikian masifnya sehingga bisa dikatakan seperti autopilot sehingga tidak ada yang mengontrol. RP3KP ini kami susun supaya pertumbuhan yang masif itu dapat terkontrol dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Kasubdit Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Mitha Hasti S mengungkapkan, setiap provinsi di Indonesia setidaknya harus memiliki RP3KP untuk dapat mengatur bagaimana rencana pembangunan perumahan bagi masyarakatnya.



Selengkapnya
 
MORE STORIES