Peran PSAK 71 dalam Pencegahan Krisis i

Ardhienus, Bekerja di DSSK, Bank Indonesia.

Oleh : Ardhienus / GOR | Selasa, 17 April 2018 | 10:27 WIB

Bila tidak ada aral melintang, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan dengan konsep expected loss akan berlaku efektif per 1 Januari 2020. PSAK 71 yang mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 akan menggantikan PSAK 55 (adopsi IAS 39) yang pembentukan cadangan kerugian menggunakan metode incurred loss.

Lalu apa perbedaannya? Perbedaan keduanya cukup substansial. Pertama, metode incurred loss bersifat backward looking karena cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan/ kredit dibentuk ketika kualitasnya telah menurun (impaired).

Sementara itu, metode expected loss bersifat forward looking, di mana metode ini lebih merefleksikan perubahan ekspektasi risiko kredit sebagai akibat dari perubahan kondisi ekonomi dan dampaknya terhadap risiko kredit.

Kedua, pembentukan cadangan dengan menggunakan metode incurred loss mengacu pada keberadaan bukti objektif telah terjadi penurunan nilai aset keuangan. Sementara itu, metode expected loss memperhitungkan kemungkinan (probabilitas) terjadinya penurunan nilai di masa datang. Maka dari itu, perhitungan impairmentnya benar-benar mengandalkan seluruh informasi seperti data histori, saat ini dan ekspektasi masa depan.

Ketiga, pada metode incurred loss ekspektasi kerugian dari asset keuangan dihitung berdasarkan saldo (outstanding) atau nilai terkini aset keuangan pada saat cadangannya akan dibentuk. Sebaliknya pada metode expected loss, ekspektasi kerugian diperhitungkan pada saat pemberian kredit di awal atau ketika aset keuangan diperoleh (early recognition), tanpa harus didahului oleh adanya credit loss event.

Pemberlakuan PSAK 71/IFRS 9 sejatinya merupakan respons dari The International Accounting Standards Board terhadap krisis keuangan global 2008–2009. Standar akuntansi sebelumnya yakni PSAK 55/IAS 55 tampaknya ikut dipersalahkan karena telah membuat perilaku pembentukan cadangan kerugian kredit menjadi prosiklikal dengan siklus bisnis (ekonomi) serta dinilai terlalu kecil dan lambat (too little, too late).

Perilaku ini dituding telah menciptakan ketidakstabilan keuangan (financial imbalances). Sebab dalam kondisi ekonomi yang meningkat (boom), pembentukan cadangan kredit cenderung rendah sehingga mendorong penyaluran kredit menjadi berlebihan dan menyebabkan ekonomi tumbuh terlalu cepat (overheating).

Sebaliknya, pembentukan cadangan kredit cenderung tinggi ketika ekonomi memburuk (bust), sehingga menyebabkan laba bank menurun. Imbasnya modal dan kemampuan bank untuk memberikan kredit akan berkurang (credit crunch). Pada ujungnya pertumbuhan ekonomi semakin melambat.

Tidak hanya itu. Dampak perilaku cadangan kredit tersebut terhadap volatilitas laba perbankan juga relative tinggi. Apabila dalam kondisi boom, laba perbankan tinggi seiring dengan pembentukan cadangan kredit yang rendah.

Sementara dalam kondisi bust, laba perbankan rendah. Bahkan tak jarang di bank-bank tertentu telah menimbulkan kerugian, akibat tingginya pembentukan cadangan kredit. Ini dilakukan bank sebagai respons atas meningkatnya kredit bermasalah di tengah-tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Contohnya Bank Mandiri dan Bank Permata yang membentuk cadangan kredit yang cukup tinggi pada 2016 sehingga laba menurun tajam (Mandiri) atau bahkan rugi (Bank Permata). Dan di tahun berikutnya ketika cadangan kredit yang dibentuk menurun, laba keduanya langsung meroket.

Oleh karena itu, praktik pembentukan cadangan seperti tersebut di atas selain menciptakan prosiklikalitas, juga mengaburkan peran penting cadangan sebagai bantalan (buffers) untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit di masa datang dan mengurangi kemungkinan bank menjadi insolvent.

Mencegah Krisis
Dari perspektif stabilitas sistem keuangan (macroprudential angle), ada beberapa manfaat dari pembentukan cadangan nilai aset keuangan terutama kredit yang berdasarkan metode expected loss tersebut.

Pertama, men-discourage penyaluran kredit yang eksesif di masa ekspansi. Ini karena penyaluran kredit baru harus diiringi dengan pembentukan cadangan kredit. Artinya, semakin tinggi penyaluran kredit, maka semakin tinggi pula cadangan yang harus dibentuk. Konsekuensinya laba akan menurun.

Kedua, memperkuat daya tahan (resilience) bank pada kondisi ekonomi yang menurun. Cadangan (buffers) bank akan meningkat seiring dengan pembentukan cadangan kredit. Buffer ini tentu akan terpakai pada saat ekonomi memburuk.

Ketiga, memitigasi terjadinya credit crunch pada kondisi ekonomi yang menurun. Bank akan punya ruang (room) untuk tetap memberikan kreditnya kepada sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat, paling tidak dapat menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ini karena bank tidak perlu lagi diminta untuk meningkatkan cadangannya untuk kredit yang memburuk, sehingga modal bank tidak terganggu.

Terakhir, mensmooth laba sehingga volatilitasnya menjadi minimal atau lebih stabil. Kasus Bank Mandiri dan Permata sebagaimana di atas adalah contohnya. Sementara itu, di tataran global, IFRS 9 tersebut baru berlaku per 1 Januari 2018. Namun dalam praktiknya ada beberapa negara telah menggunakan metode tersebut meskipun lebih karena penerapan instrumen makroprudensial yakni dynamic/statistical provisioning yang secara substansi selaras dengan IFRS 9. Di antaranya Spanyol (Burroni et al., 2009), Jerman (Domikowsky et al., 2014) dan Australia (Cummings dan Durrani, 2016).

Begitu juga dengan negara-negara Amerika Latin seperti Bolivia, Colombia, Peru dan Uruguay (Agenor dan Silva, 2017). Negara-negara tersebut menggunakan cadangan kredit secara countercyclical, yaitu meningkatkan cadangan kredit selama kondisi ekonomi membaik dan menurunkannya pada kondisi memburuk.

Praktek ini juga didukung serangkaian bukti empiris (di antaranya Lim et al., 2011, dan Cerutti et al., 2015) yang telah menunjukkan efektivitas penerapan cadangan dinamis di sejumlah negara dalam hal mengendalikan prosiklikalitas, memitigasi credit crunch, serta membatasi risiko perbankan.

Tentu saja pemberlakuan PSAK 71 ini akan menciptakan beberapa tantangan, di antaranya adalah adanya konsekuensi pembentukan cadangan akan meningkat. Imbasnya laba akan tertekan dan pada akhirnya memengaruhi permodalan bank.

Selain itu, permasalahan SDM khususnya pada bank-bank kecil karena metode ini melibatkan modelling dan data yang kompleks serta penggunaan asumsi dan judgement dalam menentukan risiko kredit yang akan dihadapi di masa datang. Meski begitu, mengingat waktu yang lumayan masih panjang, masih ada waktu bagi bank untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Ardhienus, Bekerja di DSSK, Bank Indonesia. Tulisan merupakan pendapat pribadi



Selengkapnya
 
MORE STORIES