Sistem Pembayaran Era Perang Dingin i

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Oleh : Achmad Deni Daruri / GOR | Rabu, 25 April 2018 | 08:47 WIB

Perang dingin membuktikan bahwa sistem pembayaran negara-negara komunis tidaklah sehebat yang dibayangkan banyak orang. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambilalihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu.

Pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat, dan oleh karena itu, seluruh alatalat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elite-elite partai komunis.

Oleh karena itu, sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis. Karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.

Negara komunis yang melakukan penyesuaian dalam ideologi komunis, seperti Republik Rakyat Tiongkok, ternyata berhasil menyelamatkan sistem pembayaran dari kehancuran seperti yang dialami oleh Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Ideologi komunisme di Tiongkok agak lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet.

Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus, di mana petani dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme.

Dengan demikian, kekuatan ideologilah sebenarnya yang menyelamatkan sistem pembayaran di sebuah negara. Perang dingin memang telah usai, namun ideologi komunis seperti RRT masih tetap ada. Jika banyak pihak yang mengatakan bahwa perang dingin sudah usai, hal ini tidak terlalu tepat. Yang usai adalah sistem pembayaran yang didukung oleh rezim komunis berbasis Pakta Warsawa.

Di bawah Deng Xioping, ideologi komunis melakukan penyesuaian lagi dengan tidak anti kepada pasar sehingga sistem pembayaran semakin kokoh. Saat ini pemerintah RRT juga melakukan aksi yang semakin anti kepada mata uang digital seperti Bitcoin karena Bitcoin berpotensi merusak sistem pembayaran yang sudah dibangun selama ini.

Bitcoin memang diciptakan untuk menghantam sistem pembayaran negaranegara komunis seperti RRT, Korea Utara dan Venuzuela. Bitcoin tidak akan mampu menghancurkan sistem pembayaran yang berbasis liberalisme. Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan –di mana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.

Tidaklah mengherankan jika sistem pembayaran berbasis liberalisme tidak dapat dihancurkan oleh mata uang digital, sementara mata uang digital juga dihasilkan oleh ideology liberalisme itu sendiri. Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme. Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah. Inti dari terbentuknya negara, menurut Hobbes adalah demi kepentingan umum (masing-masing individu) meskipun baik atau tidaknya negara itu ke depannya tergantung pemimpin negara.

Sedangkan Locke berpendapat, keberadaan negara itu akan dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan negara menjadi terbatas –hanya sebagai “penjaga malam” atau hanya bertindak sebagai penetralisasi konflik.

Sejarah membuktikan bahwa sistem pembayaran berbasis liberalisme memang sangat kuat dan sulit dihancurkan. Depresi ekonomi besar tidak bisa membuat mati sistem pembayaran berbasis liberalisme, sementara sistem pembayaran berbasis komunisme ortodoks hancur lebur dihantam krisis ekonomi dan politik.

Era perang dingin saat ini juga menghasilkan fundamentalisme keagamaan dan terbukti bahwa sistem pembayaran yang dihasilkan oleh negara-negara yang berideologi negara akan kalah dibandingkan dengan sistem pembayaran berbasis komunisme modern seperti yang dianut oleh RRT, apalagi jika dibandingkan dengan sistem pembayaran berbasis liberalisme.

Sistem pembayaran berbasis liberalisme juga menghasilkan produktivitas per kapita yang lebih tinggi dari bentuk sistem pembayaran lainnya. Paham fundamentalis menjadikan agama sebagai basis ideologinya dan agama dipakai sebagai pusat pemerintahannya dan pemimpin tertinggi negara tersebut haruslah seorang petinggi agama.

Segala kegiatan pemerintahan dan hukum-hukumnya juga diambil dari kitab suci. Dan dasar negara sendiri memakai ideologi agama. Misalnya, Saudi Arabia saat ini berupaya mengubah interpretasi kitab sucinya dengan membolehkan wanita untuk menonton pertandingan sepakbola di stadion dan juga akan membolehkan wanita mengemudi.

Dalam sistem pembayaran, mereka juga melakukan kerja sama ekonomi dengan Softbank. Sejauhmana kerja sama dengan Softbank mampu mengubah sistem pembayaran berbasis agama menjadi basis yang lebih kokoh, dapat kita lihat dalam beberapa tahun ke depan.

Walaupun tampaknya Softbank lebih memilih prioritas memperbaiki sistem pembayaran di luar wilayah Saudi Arabia. Softbank saat ini berupaya menguasai sistem pembayaran berbasis komunikasi digital. Tampaknya Saudi Arabia tetap akan terperangkan dalam sistem pembayaran berbasis jihad. Manfred Steger membagi globalisme menjadi beberapa jenis seperti globalisme keadilan, globalisme jihad, dan globalisme pasar.

Inilah inti dari perang ideologi di balik pembangunan sistem pembayaran saat ini. Mata uang digital yang muncul saat ini lebih merupakan perpaduan dari globalisme keadilan dan pasar. Namun bukan berarti sistem pembayaran di negara liberal hanya sematamata bersifat globalisme pasar. Dengan adanya tekanan politik terhadap paham neoliberal, maka dengan sendirinya globalisme pasar tidak akan mampu berjalan sendirian. Era perang dingin belum selesai, namun hanya berubah bentuk saja.

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis



Selengkapnya
 
MORE STORIES