Perubahan Harga BBM Nonsubsidi Setiap Bulan i

Ilustrasi SPBU Pertamina

Oleh : Retno Ayuningtyas / GOR | Rabu, 16 Mei 2018 | 22:41 WIB

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatasi perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi paling cepat satu bulan sekali. Perubahan harga BBM nonsubsidi harus mendapat persetujuan dari Kementeri ESDM.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, dalam standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun, pihaknya menetapkan bahwa badan usaha pemegang izin usaha niaga BBM dapat mengajukan perubahan harga BBM nonsubsidi setiap bulannya.

Usulan harga yang diajukan bulan ini akan berlaku di bulan berikutnya. “Tadinya kan Pertamina (perubahan harga BBM) dua minggu sekali. Kalau sekarang di SOP yang sudah saya teken, (perubahan harga) paling cepat satu bulan. Biar enggak terlalu sering,” kata dia di Jakarta, Selasa (15/5).

Usulan harga BBM nonsubsidi ini dikatakannya harus mengikuti beleid yang berlaku, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 21 Tahun 2018 tentang perhitungan harga jual eceran BBM. Pasal 4 beleid ini menetapkan harga jual BBM umum di titik serah ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dengan marjin paling tinggi 10% dari harga dasar.

“Pokoknya dia (badan usaha) enggak boleh ambil marjin lebih dari 10%,” tegas Djoko.

Sementara perhitungan harga dasar menggunakan formula yang mengacu pada rata-rata harga produk BBM dalam Means of Platts Singapore satu bulan sebelumnya. Sampai saat ini, lanjut dia, badan usaha yang telah mengajukan perubahan harga BBM nonsubsidi adalah PT Shell Indonesia.

Sementara badan usaha lain seperti PT Pertamina (Persero), PT Total Oil Indonesia, dan PT Vivo Energy Indonesia belum mengusulkan perubahan harga.

Pihaknya akan mengevaluasi usulan harga BBM nonsubsidi yang telah diajukan badan usaha. “Dua minggu setelah dia (badan usaha) mengajukan lah (ada) keputusan,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menuturkan, kebijakan bahwa harus ada persetujuan harga BBM nonsubsidi ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Hal ini lantaran pemerintah pemerintah ingin inflasi yang terjadi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Seperti diketahui, Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi pada akhir Februari lalu. Harga Pertamax naik dari 8.600 per liter menjadi Rp 8.900 per liter, Pertamax Turbo dari Rp 9.600 per liter menjadi Rp 10.100 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 9.20 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter.

Pada akhir Maret, Pertamina menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.600 per liter menjadi Rp 7.800 per liter. Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini, utamanya Pertamax dan Pertamax Turbo, dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu faktor yang memicu kenaikan inflasi Maret menjadi 0,20% dari bulan sebelumnya 0,17%. Kenaikan harga Pertalite juga menyumbang andil pada inflasi Maret dan diperkirakan masih akan berkontribusi pada inflasi bulan depan.



Selengkapnya
 
MORE STORIES