Industrialisasi dan Daya Dukungnya i

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Oleh : Edy Purwo Saputro / GOR | Kamis, 17 Mei 2018 | 11:17 WIB

Kondisi lingkungan sebagai bagian dari bumi cenderung semakin tergerus kualitasnya oleh pesatnya industrialisasi. Kondisi demikian merupakan fakta konsekuensi yang tidak bisa dihindari, yang di sisi lain memunculkan kesadaran kolektif terkait pentingnya sinergi antara industrialisasi dan lingkungan.

Memang tidak mudah untuk bisa merealisasikan sinergi tersebut. Tapi jika tidak dimulai dari sekarang maka daya dukung bumi terhadap tuntutan industrialisasi kian redup, sementara populasi penduduk cenderung kian bertambah dan menuntut ketersediaan pemenuhan kebutuhannya.

Fakta itulah yang akhirnya mendorong dirumuskannya program global yang tercantum dalam tujuan pembangunan millennium (MDGs) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sebai tindak lanjutnya, Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Jika dicermati, Perpres ini adalah tindak lanjut kesepakatan dalam Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development untuk mereduksi kemiskinan, memacu kesehatan masyarakat dan memerangi perubahan iklim. Perpres tersebut menetapkan 17 goals dan 169 target yang selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah. Implikasi dari MDGs dan SD Gs pada dasarnya tidak terlepas dari tuntutan pembangunan.

Di sisi lain, fakta yang berkembang menunjukkan bahwa industrialisasi telah mereduksi potensi bumi, khususnya kondisi lingkungan. Salah satu tujuan MDGs yaitu melindungi kelestarian lingkungan, dalam pelaksanaannya bisa disebut gagal. Alasan terkait hal ini adalah rendahnya kesadaran publik terhadap kelestarian lingkungan.

Kasus degradasi lingkungan perkotaan berpotensi akan disusul perdesaan karena masalah ini tidak terlepas dari mata rantai kegiatan perekonomian. Artinya, basis perekonomian yang mengacu industrialisasi secara pelan telah menggerus daya dukung lingkungan dan kompetensi dari kemampuan yang dimiliki bumi. Paling tidak hal ini bisa terlihat dari keterbatasan sejumlah sumber daya yang sifatnya tidak bisa diperbarui. Oleh karena itu, komitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan sangat penting untuk direalisasikan, bukan sekadar seremonial.

Dari Komitmen ke Aksi
Tidak bisa disangkal bahwa pembangunan berwawasan lingkungan masih didominasi oleh komitmen negara maju. Bahkan kepedulian lingkungan juga telah dijadikan acuan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

Terkait hal ini Silberhorn dan Warren (2007) dalam artikelnya berjudul ‘Defining corporate social responsibility: A view from big companies in Germany and the UK’ menegaskan tentang pentingnya definisi ulang tentang CSR. Sebab, banyak perusahaan yang salah mengimplementasikan CSR dalam praktik riil. Ironisnya, di Indonesia, praktik CSR juga salah kaprah. Misal, pembagian bantuan untuk korban bencana, pembagian paket sembako berlabelkan CSR.

Demikian pula praktik-praktik CSR lainnya yang arahnya lebih dekat dengan publisitas perusahaan. Selain CSR, dunia usaha pada umumnya, dan utamanya setiap aspek pemasaran, kini juga semakin dituntut untuk peduli terhadap lingkungan.

Oleh karena itu, produk yang ramah lingkungan, seperti yang bisa didaur ulang, menjadi produk andalan ekspor. Regulasi yang berlaku global juga sudah mengarah pada upaya implementasi program menjaga kelestarian lingkungan untuk jangka panjang. Intinya, standardisasi produk ramah lingkungan telah menjadi wajib untuk dilakukan oleh dunia usaha, tanpa pengecualian, termasuk bagi sector informal, seperti UMKM.

Masih sehubungan dengan hal ini, maka wacana tentang konsumen yang peduli lingkungan menjadi sangat penting. Sejumlah riset empiris menunjukkan tentang nilai keterkaitan perilaku konsumen yang peduli lingkungan dan produk ramah lingkungan. Misal, Baker dan Ozaki (2008) dalam artikel berjudul ‘Pro-environmental products: Marketing influence on consumer purchase decision’. Tesis Heles dan Timen (2008) berjudul ‘Environmental friendliness as a marketing strategy’ dan Nervi (2008) berjudul ‘Green Market Research anyone? A study on Green Market Research practice among companies’ memperkuat argument dari kian pentingnya filosofi green marketing, ecolabelling, dan kebutuhan produk organik.

Catatan menarik dari urgensi pembangunan berwawasan lingkungan yaitu argumen dari Tadajewski dan Tsukamoto (2006) dalam artikel berjudul ‘Anthropology and consumer research: Qualitative insights into green consumer behavior’. Utamanya mengacu green consumer behavior yang bukan sekadar tren sesaat tetapi telah menjadi gaya hidup, meski masih sebatas berkembang di negara industri atau negara maju.

Selain itu, pada dekade berikutnya akan semakin berkembang tuntutan terhadap acuan penerapan environmental management systems (EMS) sebagai implementasi lanjut dari Global Environmental Management Initiative atau GEMI. Termasuk yang diterapkan Malaysia, misalnya Green Purchasing Network of Malaysia atau GPNM yang terus digencarkan saat ini.

Terlepas dari berbagai sinergi terkait urgensi pembangunan berwawasan lingkungan dan kepedulian terhadap manajemen lingkungan, baik dalam proses produksi maupun pada aspek pemasaran, yang jelas, tidak ada kata terlambat untuk lebih peduli terhadap acuan pembangunan berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, aksi tipu-tipu program CSR dari sejumlah korporasi harus mulai dikurangi. Dan semua pihak, utamanya dari dunia usaha, serta didukung oleh pemerintah, harus bisa bersatu untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan.

Jika tidak dilakukan sekarang, ancaman kemarahan lingkungan tinggal menunggu waktunya tiba. Fakta bencana alam yang terjadi di banyak daerah memperkuat bukti praktik industrialisasi yang mengebiri manajemen lingkungan. Fakta inilah yang akhirnya juga menggugah forum Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) untuk peduli kepada lingkungan.

Kepedulian Global
Salah satu keputusan penting dari forum pertemuan APEC di Vladivostok, Rusia pada 8-9 September 2012 lalu yaitu disepakatinya produk ramah lingkungan. Sayangnya, belum banyak produk ramah lingkungan dari Indonesia. Hasil ini tentunya berdampak terhadap ‘keterpaksaan’ untuk menerima setidaknya 54 jenis produk dari luar yang mayoritas dari negara maju dengan pengenaan tariff murah yaitu 5% pada tahun 2015 lalu.

Artinya, penetrasi terhadap produk asing akan kembali terjadi dan tentu hal ini menambah daftar panjang posisi kita sebagai pasar dunia. Bagaimanapun juga perdagangan global memang tidak bisa satu arah. Sehingga sangatlah beralasan jika muncul berbagai aspek kepentingan dari setiap klausul yang disampaikan, termasuk juga dari kasus kegagalan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) masuk sebagai salah satu daftar produk ramah lingkungan.

Terkait hal ini, beralasan jika Feng (2010) dalam artikelnya yang berjudul: “Green company or green consumers: a Kantian retrospective” menegaskan bahwa perhatian terhadap produk ramah lingkungan cenderung terus berkembang, sehingga laju peralihan konsumsinya mengalami tren meningkat, dan juga berpengaruh terhadap perilaku konsumen secara global. Artinya, produk ramah lingkungan bukan sekadar gaya hidup, tetapi kini telah bergeser menjadi kebutuhan hidup.

Ketika sudah menjadi kebutuhan hidup, maka kepedulian terhadap lingkungan dan bumi semakin menguat.

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo



Selengkapnya
 
MORE STORIES