Teknologi Blockchain di Indonesia Terkendala Regulasi i

Ilustrasi

Oleh : Feriawan Hidayat / HA | Kamis, 5 April 2018 | 01:45 WIB
Kategori :

Jakarta - Walaupun ketertarikan terhadap teknologi blockchain cukup tinggi, namun tidak mudah untuk mengimplementasikan teknologi tersebut di Indonesia.

Ketua dewan pengawas Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Yos Ginting mengatakan, tantangan bagi implementasi teknologi blockchain adalah regulasi pemerintah terkait teknologi ini belum tercipta.

"Sebagai sebuah teknologi yang baru -- yang berkembang dengan sangat pesat -- antusiasme dari pelaku industri tentunya perlu ditopang oleh regulasi yang akomodatif dan dapat memaksimalkan manfaat teknologi blockchain itu sendiri," kata Yos.

Menurutnya, diperlukan pendekatan yang berimbang antara aspek kehati-hatian dan aspek pencapaian potensi manfaat ekonomi dari teknologi blockchain.

"Regulasi tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan untuk mengakomodasi perkembangan blockchain, agar talenta dan potensi yang kita miliki tidak tersia-siakan," jelasnya.

Yos menambahkan, keberadaan ABI ditujukan sebagai wadah dan mitra bagi pemerintah untuk menghasilkan peraturan yang mendukung kegiatan pelaku usaha.

"Sehingga, regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian," tandasnya.

Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pemerintah masih memandang blockchain sebagai sebuah teknologi yang relatif baru, sehingga kemungkinan masih ada pro-kontra.

"Kita coba untuk menemukan solusi bersama, sehingga hal ini bisa berjalan dalam satu pemikiran dan satu platform dengan pemerintah. Kita juga akan mendorong apa yang bisa dilakukan pemerintah dari segi kebijakan, agar blockchain dapat membawa asas manfaat bagi ekonomi secara keseluruhan," tandasnya.

Ketua umum sementara ABI, Oscar Darmawan, menambahkan pihaknya sangat menyadari di Indonesia masih banyak kesalahpahaman mengenai teknologi blockchain.

"Kami mengambil posisi untuk memberikan edukasi yang lebih baik sebagai mitra kerja sama pemerintah dan swasta dengan tujuan teknologi ini semakin berkembang," katanya.

Oscar megakui, pihaknya telah banyak menjalin dan menjajaki komunikasi dengan regulator baik secara industri maupun asosiasi, mulai dari Kementerian Perdagangan (Kemdag), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Menteri Koordinator Perekonomian, maupun asosisasi lainnya.

"Responsnya macam-macam. Apabila kementerian atau regulator itu memahami apa itu blockchain, biasanya responnya positif. Namun, yang banyak ditakutkan itu, mereka terpakunya cuma dengan cryptocurrency. Padahal, blockchain itu bukan sekedar cryptocurrency," jelasnya.

Menurut Oscar, cryptocurrency hanya sekedar salah satu pemanfaatan dari bagian kecil blockchain.

"Namun, cryptocurrency diakui telah memompa perkembangan teknologi blockchain," katanya.

Menyoal regulasi apa saja yang akan dan telah disiapkan oleh ABI, Oscar menyatakan, pihaknya masih menggodok aturan tersebut, dengan melakukan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Nanti tunggu update dan perkembangan dari kami, sekitar satu atau dua bulan lagi ke depan. Kami akan paparkan lebih detail, soal apa saja yang kita siapkan untuk mendukung perkembangan teknologi blockchain di Indonesia," tandasnya.



Selengkapnya
 
MORE STORIES