CISSReC Ragukan Sistem Keamanan GPN i

Pemaparan Kajian Desain dan Dampak Penerapan GPN bagi Industri Pembayaran di Indonesia yang dilakukan oleh LPEM FEB Universitas Indonesia, di Jakarta, Rabu 9 Mei 2018.

Oleh : Herman / YUD | Rabu, 9 Mei 2018 | 16:59 WIB

Jakarta - Penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada industri pembayaran di Indonesia oleh Bank Indonesia (BI) mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya dari Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center atau CISSReC) yang menyoroti sisi keamanan data.

Ketua CISSReC, Pratama Persadha menjelaskan, standar keamanan yang diterapkan dalam implementasi GPN adalah National Standard Indonesia Chip Card Specification (NSICSS), yang di matanya belum memiliki kejelasan standarisasi. Misalnya, apa yang digunakan sebagai standar, bagaimana sistem keamanan datanya, sistem keamanan jaringannya, dan hal-hal lain yang menurutnya belum bisa dijelaskan oleh BI.

"Kalau memang mau benar-benar membuat sistem GPN ini digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia, yakinkan dulu kepada kita bahwa keamanan sistem ini benar-benar terjamin, tidak bisa dijebol oleh hacker, tidak bisa terjadi fraud," kata Pratama Persadha, di acara pemaparan Kajian Desain dan Dampak Penerapan GPN bagi Industri Pembayaran di Indonesia yang dilakukan oleh LPEM FEB Universitas Indonesia, di Jakarta, Rabu (9/5).

Salah satu indikasi yang membuat Pratama ragu sistem keamanan dalam GPN ini bisa diandalkan adalah tidak dilibatkannya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melindungi keamanan informasi. Sedangkan perusahaan yang saat ini bertanggungjawab terhadap sistem keamanan GPN menurutnya tidak memiliki spesialisasi terhadap keamanan informasi.

"Sekarang ini penanggungjawab sistem keamanan di GPN adalah services, yang sebenarnya adalah perusahan all switching yang terdiri dari empat perusahaan, plus ada empat bank besar yang menjadi konsorsium di sana. Padahal kan kita punya BSSN sebagai penangungjawab terhadap keamanan informasi. Bagaimana kita mau buat sistem yang nasional, yang digunakan oleh seluruh raktat, namun sistemnya sendiri belum bekerja sama dengan BSSN," ujar Persada.



Selengkapnya
 
MORE STORIES