Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Putusan MK Belum Berhasil Tetapkan Hutan Adat

Senin, 18 Mei 2015 | 15:25 WIB
ah

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35/PUU-X/2012 (MK 35) yang dibacakan pada 16 Mei 2013 belum efektif mengembalikan wilayah masyarakat adat dalam tatanan kehutanan di Indonesia. Padahal, putusan MK tersebut telah mengoreksi dan merupakan bentuk pengakuan bahwa selama ini terjadi kesalahan tentang penetapan hutan adat.


Manager Program Hukum dan Masyarakat Epistema Institute Yance Arizona mengatakan, dua tahun setelah ditetapkannya putusan MK 35 tidak memberikan dampak signifikan di lapangan. “Putusan MK tersebut menjadi koreksi dan sebuah pengakuan bahwa selama ini terjadi kesalahan, namun hingga saat ini putusan itu kurang efektif untuk masyarakat adat,” kata dia, pekan lalu.


Putusan MK 35 berisi, pertama, UU Kehutanan yang selama ini memasukan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari pengabaian hak masyarakat adat dan merupakan pelanggaran konstitusi. Kedua, hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara kemudian dimasukan sebagai bagian dari kategori hutan hak. Ketiga, pemegang hak atas tanah adalah hak atas hutan. Keempat, otoritas negara terhadap hutan dan hutan adat berbeda-beda. Terakhir, penegasan bahwa masyarakat adat merupakan penyandang hak.


“Putusan MK telah berhasil menggerakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, namun perubahan baru terjadi pada level regulasi yang terbatas, belum pada program konkret,” kata dia


Dalam menjalani putusan MK 35 tersebut, banyak hambatan yang dialami. Pertama, mental birokrasi yang tidak berubah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini masih menganggap bahwa hutan itu harus steril dari masyarakat. “Bila ada masyarakat adat di kawasan hutan, itu dianggap tindak kejahatan,” ungkap dia.


Kedua, lanjut dia, belum lahirnya regulasi operasional yang terintegrasi. Perlu regulasi lintas sektor untuk membuat peratutan perhutanan sebagai payung hukum. Ketiga, kelembagaan pelaksana yang belum ada, harusnya dalam bentuk tuan tugas (satgas) untuk melindungi masyarakat adat. Presiden Jokowi sebenarnya sudah menjanjikan itu, tapi sampai hari ini janjinya belum direalisasikan.


Keempat, belum tersedia di atas sosial kontemporer. Pemetaan sosial harus dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi. Kelima, tata cara pengakuan masyarakat adat yang sangat berugantung dari proses politik dari pada administrasi. (m02)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN