Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Regulasi Perikanan Disesuaikan Kebutuhan Pasar

Jumat, 5 Juni 2015 | 16:53 WIB
ah

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa regulasi baru di sektor perikanan tangkap akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Regulasi baru berupa Peraturan Menteri (Permen) tersebut mencakup pengelolaan tuna, tongkol, dan cakalang.

 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Narmoko Prasmadji menjelaskan, sektor perikanan sangat tergantung keinginan pasar, khususnya pasar ekspor. Oleh karenanya, regulasi perikanan yang akan dibuat harus menyesuaikan dengan kondisi pasar, dengan tetap harus mengedepankan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, supaya tidak merugikan kepentingan nasional.

 

“Yang men-drive kami sekarang itu adalah pasar. Kalau bicara tentang ikan, tentu anda harus bicara tentang pasar, apa yang diminta oleh pasar, karena percuma tangkap ikan tapi pasar tidak terima,” jelas Narmoko di kantor pusat KKP, Jakarta, Kamis (6/4).

 

Lebih Lanjut Narmoko menjelaskan pihaknya juga akan melakukan briefing yang berbeda dengan masing- masing komoditas ikan. Pasalnya masing-masing komoditas ikan tersebut memerlukan perlakuan yang berbeda pula dalam penanganan pasca tangkapnya.

 

Dia mencontohkan perlakukan berbeda antara ikan kembung, ikan tuna dan udang. Bahkan, katanya, khusus untuk tuna, perlakukannya khusus karena sudah diatur secara internasional, mulai dari ukuran hingga kualitas lemak dagingnya.

 

“Contoh misalnya konten daging tidak boleh mengandung logam berat dan cara mematikan ikan. Itu menjadi penting, karena dengan cara mematikan ikan yang tidakbenar, akan merubah rasa dan bentuknya,” katanya.

 

Sementara itu, terkait dengan petunjuk teknis (juknis) tentang transshipment (alih muatan kapal di tengah laut), Narmoko mengungkapkan saat ini KKP bersama dengan asosiasi nelayan terkait tengah menyusun draf aturan baru tersebut. Namun dia tidak bisa memastikan kapan juknis tersebut selesai, karena masih harus menunggu persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

 

Dia juga mengaku sangat selektif dalam menyusun rancangan aturan itu, walaupun banyak permintaan dari para asosiasi nelayan untuk segera memasukkan usulan mereka. Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai dampak dari adanya regulasi itu.

 

“Kami menunggu konfirmasi dari ibu Susi dulu, yang sekarang sedang ada acara di luar negeri. Walaupun permintaan begitu besar, tapi kami harus berpegang pada prinsip kehati-hatian,” tukas dia.

 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Tuna Long Line Indonesia (ATLI) Dwi Agus Siswa Putra meminta KKP membuka kembali transshipment dengan kapal angkut lokal, dengan catatan kembali ke pelabuhan muat, karena regulasi itu merugikan para anggotanya. Namun dia mengaku setuju bila transshipment dilarang, jika tujuannya langsung diekspor tanpa didaratkan dan dicatat terlebih dahulu di pelabuhan muat.

 

"Kami sudah sudah duduk bareng dengan KKP. Kami sangat membutuhkan kapal angkut ini harus jalan," ujarnya.

 

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Asosiasi Kapal Perikanan Nasional Sulawesi Utara Rudi Waluko. Menurutnya aturan pelarangan transshipment membuat operasional kapal angkut yang dimilikinya terhenti, dan usahanya terancam gung tikar jika hal ini terus berlanjut.

 

Rudi mengatakan, anggotanya memiliki 55 kapal angkut dan 45 kapal purse seine untuk kapal cakalang, dengan kapasitasnya 50-60 GT (Gross Ton). Dengan ukuran kapal tersebut, imbuhnya, tidak mungkin membawa ikan keluar negeri, karena tak cukup untuk membeli bahan bakarnya.

 

“Saat ini pasokan ke UPI turun drastis karena tidak cukup kapal untuk mengangkut hasil ikan tangkapan. Sementara kami mengandalkan pasokan dari kapal nelayan kecil, karena kapal tangkap kami tidak dirancang untuk mengangkut ikan dalam jumlah banyak,” tandasnya. (wyu)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN