Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

KLHK Tunggu Pengajuan Amdal Kementan

Senin, 27 Juli 2015 | 13:34 WIB
ah

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menunggu pengajuan resmi pembuatan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dari Kementerian Pertanian untuk program cetak sawah baru. Hal ini dinilai penting supaya program terkait ketahanan pangan tersebut bisa segera direalisasikan


Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK San Afri Awang menjelaskan, sesuai undang-undang (UU) tentang lingkungan hidup, perencanaan pembangunan sawah di atas 500 hektare (ha) membutuhkan amdal. Oleh sebab itu, lahan 10 ribu ha di Merauke harus memilki amdal, sedangkan 13 ribu ha lainnya sudah berstatus areal penggunaan lain (APL), sehingga menjadi wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.


"Secara informal, mereka pernah bilang kesulitan membuat amdal dan kemarin, kami memutuskan memberikan asistensi dengan membentuk tim kecil dari penilai amdal KLHK. Itu kami lakukan karena ingin menjemput bola dan sekarang, kami menunggu usulan resmi dari Kementan supaya kami tahu," kata San Afri usai Pelantikan Staf Ahli dan Pengukuhan CPNS di lingkungan KLHK oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, Jumat (24/7).


Sekedar informasi, Kementan menargetkan bisa merealisasikan program cetak sawah seluas 23 ribu hektar (ha). Dari luas tersebut, 10 ribu ha diantaranya berada di Merauke, sedangkan 13 ribu ha lainnya tersebar di Merangin, Ogan Komering Ilir, Mesuji, Sanggau, Pinrang, Bombana, Bima, dan Bangka Barat dengan luas masing-masing 1.000 ha. Lahan lainnya berlokasi di Wajo seluas 2.000 ha dan Bangka Selatan seluas 3.000 ha.


Menurut San Afri, sesuai arahan Presiden, pihaknya telah manyediakan lahan seluas 1,2 juta ha di Merauke yang bisa dimanfaatkan sektor pertanian. Kementan, lanjut dia, kemudian meminta untuk tahun 2015 disediakan lahan seluas 10 ribu ha.


San Afri mengatakan, izin amdal yang dibutuhkan untuk lahan sawah tersebut sederhana. Setelah Kementan mengajukan amdal, kata dia, maka KLHK akan meneliti kerangka atas scooping, untuk dinilai oleh tim komisi penilai amdal daerah. "Setelah surat dari Kementan masuk, kami akan memberikan asistensi," tutur dia.


Sementara itu, San Afri mengaku belum mengetahui rencana pembangunan pulau karantina oleh Kementan. Namun dia menegaskan, prosedur proyek tersebut tetap membutuhkan amdal serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), karena dikelola oleh badan usaha.


"Saya belum tahu soal rencana itu. Yang jelas, prosesnya sama seperti program cetak sawah tadi. Kami menunggu surat dari Kementan untuk melakukan prosesnya. Bila perlu, KLHK dan Kementan bisa berkolaborasi. Jadi, bisa cepat selesai," kata San Afri.


Lebih lanjut San Afri menjelaskan, apabila proyek tersebut berada dalam kawasan 12 mil garis pantai, maka akan menjadi urusan komisi penilai amdal provinsi. Namun jika wilayah proyek itu lintas provinsi harus diurus langsung pemerintah pusat. “Kalau kalah hanya 4 mil berarti kabupaten. Jadi semuanya clear," kata San Afri. (eme)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN