Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pemerintah Harus Bangun Sektor Kelautan di Indonesia Timur

Kamis, 22 September 2016 | 15:35 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan (KP) mengimbau pemerintah pusat untuk segera membangun infrastruktur energi di Indonesia bagian timur, agar potensi kelautan dan perikanan dapat dikembangkan optimal.


“Kami mengimbau pemerintah pusat untuk segera membangun infrastruktur energi di Indonesia timur, terutama di Ambon dan Papua,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin KP Yugi Prayanto dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (20/09).


Menurut dia, percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur perlu segera diwujudkan. Tujuannya, agar geliat perekonomian di kawasan tersebut segera berjalan sesuai harapan bersama. Utamanya dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.


Ia mengatakan, dalam Inpres 7/2016 itu Presiden telah menginstruksikan kepada 25 kementerian/lembaga (K/L) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas,

fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan industri perikanan nasional, melalui beberapa langkah penting dalam mewujudkan implementasi inpres tersebut.


Di antaranya adalah, peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Kemudian, perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing. Lalu, penyediaan sarana dan prasarana dasar serta pendukung industri perikanan nasional.


“Pembangunan infrastruktur yang kami harapkan adalah sarana jalan, ketersediaan energi gas dan listrik yang memadai sehingga bisa meyakinkan investor tentang keberpihakan pemerintah terhadap investasi baru di daerah tersebut. Dalam hal ini, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) harus terlibat aktif,” kata dia.


Bahkan, katanya, PGN diminta secara aktif untuk berinvestasi langsung di daerah tersebut, sehingga bisa memastikan ketersediaan gas bagi para investor, dan dapat mengimplementasikan sektor perikanan di daerah timur.


Lebih jauh, Yugi juga berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendorong kalangan perbankan BUMN dan lembaga keuangan, untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada investasi sektor kelautan dan perikanan.


“Informasi yang kami terima dari OJK, hingga saat ini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai 3% dari total angka Rp 5.000 triliun yang tersedia. Jadi masih terlalu sedikit. Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk mempercepatan pembangunan infrastruktur di Ambon dan Papua, agar banyak investor kelautan dan perikanan yang masuk ke daerah itu, dan akhirnya bisa mengoptimalkan kredit perbankan,” tegas Yugi. (hg)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN