Sementara itu, Imrialis, petani kebun rakyat dari Kabupaten Kuantan Singingi yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan, masalah legalitas membuat para petani harus berurusan dengan penegak hukum. Banyak petani sawit rakyat yang ditangkap karena dituduh telah merambah dan merusak kawasan hutan.

"Banyak dari kami petani yang ditangkap saat mengurus legalitas lahan. Kami dituduh menggarap lahan hutan. Seperti di Riau ini, semua lahan kosong dikatakan hutan termasuk sekarang perhutanan sosial," ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan, banyak kendala dalam pengurusan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dari 9.000 persil yang diserahkan ke BPN yang baru selesai hanya sebanyak 45 persil. Alasan dari BPN, hanya mempunyai 10 pegawai yang harus mengurus sebanyak 19 ribu persil sertifikat lahan yang diusul para petani.

"Pemerintah meminta kami supaya cepat mengurus legalitas tetapi faktanya jumlah pegawai BPN tidak sebanding dengan jumlah sertifikat yang diurus. Jadi ini janganlah dipaksakan kalau tidak realistis," ujar dia. (tl)

Editor: Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS