Luhut: Pemerintah Berikan Perhatian Besar kepada Petani Sawit

JAKARTA- Pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada petani sawit dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Petani menjadi tulang punggung keberlangsungan industri sawit maupun ekonomi nasional.
Demikian dikemukakan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan pidato utama dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia 2019 di Jakarta, Kamis (28/2/2019)
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian sangat besar terhadap sawit. Karena sawit ini memberikan kontribusi besar kepada ekonomi dan punya peranan penting terhadap Indonesia. Kalian ini pahlawan bangsa,” ujar Luhut Pandjaitan.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menginisiasi Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia bertemakan Sawit Indonesia Berdaulat, Bermartabat dan Berkelanjutan. Jumlah peserta yang hadir mencapai 451 peserta dari seluruh Indonesia. Terdiri dari 300 petani sawit dari 22 DPW Apkasindo tingkat Provinsi dari Aceh sampai Papua, 100 Petani mewakili DPD Apkasindo di 116 kabupaten di seluruh Indonesia dan 51 orang Petani Sawit dari oraganisasi Petani Aspek PIR, dan Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade).
Luhut Pandjaitan mengatakan perusahaan harus melindungi petani untuk menjaga keseimbagan dalam perekonomian dan mencegah kecemburuan sosial. “Presiden Jokowi meminta supaya ada keseimbangan,” pinta Luhut.
Menurutnya, pemerintah mendorong kelompok tani dapat mengelola pabrik sawit yang bertujuan memasok kebutuhan biofuel di daerah. Kemandirian itu harus ada dan pemerintah mempunyai target 30% dari produksi sawit menjadi green fuel. Alhasil, impor minyak fosil dapat berkurang besar dalam jangka waktu 2-3 tahun mendatang.
Di sinilah pentingnya peranan industri kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia. Saat ini, dikatakan Luhut Pandjaitan, sawit telah menjadi industri super strategi bagi negara. Kontribusi sawit menyerap tenaga kerja lebih dari 17,5 juta orang. Baik secara langsung maupun tidak langsung dan menciptakan kesejahteraan sebanyak 2,3 juta petani kecil.
“Oleh karena itu, peran sektor sawit terhadap pengentasan kemiskinan sangat besar. Perkebunan sawit berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut meminta pelaku industri dapat menata praktik perkebunan sehingga Indonesia benar-benar berdaulat, bermartabat dan berkelanjutan. "Terkait urusan keluar, supaya diplomasi kita offensive. Karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Kita ini negara besar, enggak boleh diatur-atur apalagi didikte orang," katanya.
Namun katanya, pengembangan perkebunan sawit harus memperhatikan aspek lingkungan agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. “Untuk itu pemerintah mengambil langkah moratorium perluasan lahan sawit dan restorasi gambut,” jelasnya.
Rino Afrino, Ketua Panitia Pelaksana Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia, menuturkan ada lima tujuan penyelenggaraan Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia. Pertama, memberikan informasi menyeluruh ke seluruh petani kelapa sawit di 22 Provinsi, mengenai upaya, strategi dan diplomasi pemerintah Indonesia untuk pengembangan kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional yang berkelanjutan.
Kedua, mengidentifikasi permasalahan dan potensi kebun kelapa sawit rakyat terkait legalitas lahan keterlanjuran petani dalam kawasan, sertifikasi, produktivitas, Infrastruktur, Harga TBS, ISPO, dan pemanfaatan energi terbarukan.
Ketiga adalah menghimpun usulan-usulan dan pertimbangan teknis terkait pengembangan kelapa sawit Indonesia khususnya perkebunan rakyat.
Keempat yaitu menginisiasikan komitmen bersama para pemangku kebijakan dan pelaku usaha perkebunan untuk Sawit Indonesia Berdaulat, Bermartabat dan Berkelanjutan. Dan kelima adalah meningkatkan dan menguatkan peran Apkasindo sebagai wadah seluruh petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Luhut menyebutkan ancaman terhadap pasar ekspor sawit Indonesia berasal dari Uni Eropa sedang mendiskriminasikan pengunaan sawit pada biodiesel yang dipasarkan di Benua Biru tersebut. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan diplomasi perdagangan dengan mengedepankan dialog dan lobi.
Editor: Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)
Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS
Berita Terkait
Berita Terkini
Bumi Resources (BUMI) Bikin Hattrick terkait ESG
Bumi Resources (BUMI) berhasil membuat hattrick terkait tata kelola, sosial, dan lingkungan (environmental, social, and governance/ESG).Pendapatan dan Saham Supermicro Terus Tumbuh Selama Tiga Tahun
Harga saham Supermicro di bursa Nasdaq yang berkode SMCI telah melonjak 487% dalam tiga tahun.Menteri Kesehatan Ungkap Adanya Bisnis Izin Praktik Dokter, DPR: Usut Tuntas!
DPR mendesak agar bisnis Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter harus diusut sampai tuntas.RUU Kesehatan Belum Signifikan Dorong Penambahan Jumlah Dokter Spesialis
Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) masih menemukan pasal di RUU Kesehatan yang menghambat penambahan dokter spesialis di Indonesia.APLSI dan PwC Indonesia Gelar Diskusi Perdagangan Karbon
APLSI dan PwC Indonesia mengadakan diskusi panel dengan tema Pelaksanaan Teknis dalam Perdagangan Karbon pada Subsektor Pembangkit Listrik.Tag Terpopuler
Terpopuler
