Menu
Sign in
@ Contact
Search
Wapres KH Maruf Amin

Wapres KH Maruf Amin

Wapres Dorong Petani Sawit Rakyat Masuk Bisnis Hilir

Jumat, 3 September 2021 | 11:55 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id  – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mendorong petani sawit rakyat untuk mulai masuk ke industri hilir guna meningkatkan pendapatan dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Para petani sawit rakyat bisa memulainya dengan membangun pabrik kelapa sawit (PKS) skala usaha mikro kecil menengah (UMKM). Saat ini, petani rakyat menguasai sekitar 41,35% luas perkebunan sawit Indonesia dengan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar 16,20 juta ton atau 34% dari total produksi nasional.

Wapres Ma'ruf menjelaskan, petani sawit terutama petani swadaya merupakan aktor utama dari subsektor perkebunan sawit nasional karena mereka menguasai hampir separuh perkebunan sawit RI. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 saja, dari 14,60 juta ha perkebunan sawit di Tanah Air sekitar 6,04 juta ha dimiliki para petani sawit rakyat atau disebut perkebunan sawit rakyat.

Karena itu, pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus kepada perkebunan rakyat, terutama untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani yang terlibat di dalamnya.

Guna meningkatkan nilai tambah, kata Wapres, perkebunan sawit rakyat harus mulai masuk ke industri hilir demi menaikkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha lebih luas.

Dalam hal ini, UMKM sawit merupakan sarana yang tepat bagi perkebunan rakyat untuk masuk ke industri hilir.

“Produksi skala UMKM tidak saja menjadi nilai tambah bagi petani tapi juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas karena beragamnya produk turunan sawit di Indonesia,” kata Wapres saat Panen Perdana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Peresmian Panangkaran Bibit Kelapa Sawit Program UKMK Santripreneur yang digelar daring dari Jakarta dan luring dari Rokan Hilir, Riau, Kamis (2/9).

Panen perdana mencakup lahan seluas 266 ha dengan melibatkan 105 keluarga petani sawit swadaya, areal itu bagian dari program PSR yang dicanangkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu.

Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Foto: IST
Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Foto: IST

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, hingga kini perkebunan atau petani sawit rakyat yang menguasai lahan hingga seluas 6,78 juta ha belum mempunyai satu pun PKS.

Perkebunan rakyat masih bergantung sepenuhnya kepada PKS milik korporasi. Sementara itu, dana pungutan ekspor yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk tahun ini saja diperkirakan Rp 117 triliun, akan lebih baik apabila dana itu juga diarahkan untuk pembangunan PKS.

“Kami mohon Pak Wapres mengarahkan BPDPKS agar membantu membangun pabrik di lokasi panen perdana ini agar petani sumringah,” ujar dia.

Lebih jauh Wapres menjelaskan, sedikitnya terdapat tiga klaster perkebunan rakyat yang perlu dikelola dengan baik demi peningkatan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani nasional di dalamnya. Pertama, penguatan sektor hulu melalui pembibitan dan pengolahan selama masa tanam, peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat, serta pengembangan tanaman sela dan integrasi dengan ternak (pertanian terintegrasi/ integrasi sawit-sapi).

“Untuk peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat, pemerintah telah mencanangkan program PSR, produktivitas sawit rakyat memang masih tergolong rendah, yaitu 3,70 ton CPO per ha per tahun padahal potensinya bisa 8 ton per ha per tahun,” jelas dia.

Kedua, memperkuat industri hilir melalui penguatan permodalan, pengembangan, dan pengelolaan produksi sawit pascapanen, hilirisasi atau pengembangan/pengolahan produk turunan dengan nilai tambah tinggi, pengembangan pemasaran dan penguatan pasar sawit, serta tetap menjaga harga CPO.

Ketiga, lanjut Wapres, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembinaaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi manajemen usaha serta penguasaaan teknologi untuk memperbaiki sistem produksi dan control kualitas, pengembangan desain dan rekayasa produk, peningkatan efisiensi penggunaan bahan  baku, juga pemerataan teknologi untuk pemasaran.

Percepatan PSR

Petani di kebun sawit. Foto ilustrasi: Gora Kunjana
Petani di kebun sawit. Foto ilustrasi: Gora Kunjana

Dalam kesempatan itu, Wapres mendorong percepatan program PSR. PSR merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produkvititas kebun sawit rakyat sekaligus bentuk keprihatinan pemerintah kepada pekebun sawit, PSR juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi.

“Sampai 2022, pemerintah menargetkan PSR pada lahan seluas 540 ribu ha dan tahun ini menyasar 180 ribu ha dengan alokasi dana Rp 5,57 triliun. Untuk mencapai target itu, pemerintah bersama pemangku kepentingan industri sawit perlu bersatu padu, bekerja bersama, dan berkolaborasi. Perlu kerja sama erat tiga pihak dalam rangka pengelolaan sawit bekelanjutan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat,” jelas Wapres.

Sebagai penghasil sawit terbesar di dunia dan menguasai 55% pasar ekspor global, industri dan perkebunan sawit Indonesia mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Industri sawit mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, pada 2019 saja, petani yang terjun langsung dan bekerja di perkebunan sawit 2,67 juta orang dan tenaga kerja tidak langsung 4,40 juta orang. Pada 2020, ekspor pertanian tumbuh 15,70% atau mencapai Rp 451,77 triliun dan khusus ekspor sawit US$ 22,97 miliar atau setara Rp 321,50 triliun.

“Peran sawit besar buat ekonomi nasional,” jelas Wapres.

Sedangkan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan, di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 44 PKS yang mengolah sawit, Rokan Hilir merupakan penghasil sawit terbesar di Provinsi Riau. Namun demikian, sebagian besar kebun sawit di Rokan Hilir saat ini justru dinyatakan masuk pada kawasan hutan, hal inilah yang kemudian menghambat realisasi PSR di kabupaten tersebut, dari target 5.000 ha baru terealisasi 1.500 ha.

“Kami berharap kebun sawit di kawasan hutan ini dilepaskan sehingga petani dapat memiliki lahan secara utuh dan proses replanting bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Afrizal.

Kebun sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana
Kebun sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Terkait legalitas lahan pekebun sawit yang menjadi penghambat PSR, Wapres Ma'ruf meyakini dengan langkah proaktif para petani sawit rakyat untuk memenuhi ketentuan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), asistensi dari pemerintah daerah (pemda), dan upaya jemput bola dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maka persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

“Dalam UUCK itu sudah diatur solusi penyelesaian untuk kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan, bahkan sudah ada peraturan pemerintah (PP) untuk UUCK. Jadi kalau semua proaktif dan saling berkomunikasi, bekerja sama, kesulitan itu bisa diatasi,” ujar Wapres. (tl)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com