Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pemerintah Baru Diminta Tidak Ratifikasi FCTC

Rabu, 16 Juli 2014 | 09:58 WIB
Alex Dungkal dan Emral Ferdiansyah

JAKARTA-Pemerintah baru hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 diminta untuk tidak meratifikasi konvensi pengendalian tembakau melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

"Pemerintah baru hasil Pilpres 2014 sebaiknya juga tidak meratifikasi FCTC karena selain akan merugikan industri dan petani tembakau Indonesia, juga regulasi yang ada belum optimal," kata Wakil Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo kepada pers di Jakarta, Selasa malam.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan naskah akademik rencana ratifikasi FCTC.

FCTC merupakan regulasi internasional para pihak di bawah organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization yang mengatur tentang pembatasan penggunaan tembakau dengan alasan kesehatan.

Budidoyo melanjutkan, Indonesia hingga saat ini belum memiliki Undang Undang Nasioanal yang muaranya benar-benar melindungi kepentingan petani di dalam negeri, termasuk tembakau.

Selain itu, tegasnya, ada kekhawatiran ketentuan dan regulasi dalam FCTC itu, bukan bertujuan untuk pengendalian, tetapi justru mematikan sektor tembakau di tanah air.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pertanian (Kementan) sudah menolak rencana pemerintah untuk meratifikasi (FCTC).

Direktur Makanan dan Tembakau Kementerian Perindustrian, Enny Ratnaningtyas mengatakan jika alasan ratifikasi FCTC hanya soal kesehatan, sebenarnya Indonesia sudah terlebih dahulu memiliki aturan serupa yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 109 tahun 2012.

Bahkan, sejak peluncuran sejak 2012, aturan tersebut belum pernah dilaksanakan pemerintah sehingga tak perlu lagi memakai aturan internasional.

"Aturan dalam FCTC juga dikhawatirkan makin ketat dan dinamis dan rawan paksaan inisiator untuk mengikuti kepentingan mereka (asing)," kata Enny.

Direktur Tanaman Semusim Kementerian Pertanian, Nurnowo Paridjo menilai, para pekerja di sektor tembakau mengungkapkan kekhawatiran bahwa FCTC akan mengancam kelangsungan hidup mereka karena konsekuensi ratifikasi FCTC adalah pengendalian tembakau atau rokok.

Berdasarkan data Kementan, ada 6,1 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung di industri hulu dan hilir tembakau.

Jumlah itu terdiri dari  dua juta orang petani tembakau, 1,5 juta orang petani cengkeh,  600 ribu orang tenaga kerja di pabrik rokok, satu juta orang pengecer rokok dan satu juta orang tenaga percetakan dan periklanan rokok.

Dengan melihat data-data di atas, tambah Budidoyo, ratifikasi FCTC wajar jika dikhawatirkan bakal berdampak terjadap kesejahteraan pekerja di industri tembakau.

"Sebaiknya Indonesia fokus terhadap upaya implementasi PP 109 Tahun 2012," demikian Budidoyo.(*/hrb)

Editor : herry barus (herrybarus@yahoo.com.au)

BAGIKAN