Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Petani Tembakau Berharap Jokowi-JK Tolak FCTC

Rabu, 8 Oktober 2014 | 07:23 WIB
Alex Dungkal dan Emral Ferdiansyah

YOGYAKARTA-Asosiasi Petani Tembakau Indonesia berharap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menolak Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau.

"Kami berharap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memandang industri hasil tembakau secara objektif, seperti pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, yang konsisten menolak FCTC," kata Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI Budidoyo di Klaten, Jawa Tengah, Selasa.

Pada pelantikan pengurus DPC APTI se-Solo Raya, ia mengatakan aksesi FCTC akan mengakibatkan dua juta petani tembakau akan kehilangan penghidupan yang layak karena FCTC mendorong negara anggotanya untuk menggantikan tembakau dengan tanaman lainnya.

Menurut dia, tembakau merupakan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sudah turun-temurun dibudidayakan di Indonesia. Tembakau merupakan tanaman yang sangat cocok pada iklim tropis seperti Indonesia.

"Pemerintah belum mempunyai solusi yang efektif apabila ratifikasi FCTC diberlakukan saat ini. Tanpa solusi alternatif, keputusan pemerintah meratifikasi FCTC merupakan bumerang yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Ia mengatakan aksesi FCTC juga bertentangan dengan produk hukum Indonesia, du antaranya UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman yang prinsipnya petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaan.

Selain itu juga bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.

"Kami menilai aksesi FCTC melanggar UUD 1945 tentang kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak, kebebasan berusaha, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kebebasan berserikat," kata Budidoyo.

Ketua Bidang Organisasi DPN APTI Suseno mengatakan areal tanaman tembakau di Indonesia mengalami fluktuasi. Pada 2010, areal tanaman tembakau mencapai 212 hektare dengan produksi 132 ribu ton.

Pada 2011, luas lahan naik menjadi 225 ribu hektare dengan produksi mencapai 212 ribu ton. Pada 2012, luas lahan bertambah menjadi 267 hektare dan terjadi kenaikan produksi tembakau hingga 258 ribu ton.

Pada 2013, luas lahan tembakau tetap 267 ribu hektare dengan nilai produksi sebesar 257 ribu ton.

"Nilai ekspor tembakau juga mengalami perubahan signifikan. Pada 2010, ekspor mencapai 195.633 dolar AS, tetapi pada 2011 turun menjadi 146.698 dolar AS, dan pada 2012 naik menjadi 159.564 dolar AS," katanya.(*/hrb)

Editor : herry barus (herrybarus@yahoo.com.au)

BAGIKAN