Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: IST

Anggaran Ketahanan Pangan Capai Rp 99 Triliun

Kamis, 19 November 2020 | 16:24 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com ) ,Novy Lumanauw (novy@investor.co.id) ,Tri Listiyarini

JAKARTA, investor.id -  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 99 triliun untuk ketahanan pangan dalam APBN 2021. Pemerintah memasukkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan utama tahun depan.

“Tahun ini, pemerintah telah menyalurkan anggaran Rp 29,7 triliun atau 8,9 juta ton untuk subsidi pupuk. Jumlah itu meningkat dari 2019,” ujar dia dalam acara Jakarta Food Security Summit (JFSS) Ke-5 yang diselenggarakan Kadin Indonesia secara daring di Jakarta, Rabu (18/11).

JFSS digelar selama dua hari (18-19 November). Acara ini menghadirkan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan pejabat kementerian terkait, para pengurus Kadin, pakar pertanian, pengamat ekonomi chief executive of ficer (CEO) sejumlah perusahaan, serta utusan Food and Agriculture Organization (FAO).

Pertumbuhan PDB Tanaman Pangan Kuartalan
Pertumbuhan PDB Tanaman Pangan Kuartalan

Pandemi Covid, menurut Menkeu, telah memengaruhi berbagai sektor, termasuk pertanian. Untuk membantu petani, pemerintah telah menyalurkan dana Rp 128,53 miliar hingga Rabu (11/11) untuk membayar premi asuransi pertanian dan peternakan. Dana itu terbagi dua alokasi, yaitu Rp 116,3 miliar untuk 807,8 ribu ha sawah padi yang masuk dalam asuransi petani dan Rp 12,23 miliar untuk 76,46 ribu ekor sapi untuk peternak.

Dalam asuransi pertanian, kata dia, pemerintah membayar 80% premi. Untuk sapi dan kerbau diberikan juga premi Rp 160.000 per ekor dengan nilai pertanggungan Rp 10 juta.

Selain asuransi, pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai untuk masyarakat di perdesaan. Lebih dari 8 juta masyarakat desa mendapat bantuan tersebut.

UU Ciptaker

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: IST
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: IST

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara yang sama mengemukakan, kehadiran UU Cipta Kerja akan meningkatkan pengembangan sektor pertanian karena perizinan dibuat lebih sederhana dan satu pintu.

Airlangga menjelaskan, yang didorong dalam regulasi ini antara lain budidaya pertanian, penyederhanaan batasan luas perkebunan, permohonan hak perlindungan varietas tanaman, serta pengaturan pola kemitraan holtikultura.

Program pendampingan petani oleh Kadin Indonesia
Program pendampingan petani oleh Kadin Indonesia

Pemerintah juga menyederhanakan izin ekspor benih bibit tanaman dan mempermudah akses informasi pertanian bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Melalui UU Cipta Kerja, pembentukan koperasi petani dan nelayan pun dipermudah,” ucap dia.

Airlangga menambahkan, pemerintah sedang membangun food estate di Kalimantan Tengah. Kecuali itu, pemerintah mendorong pengembangan klaster padi dan hortikultura berbasis ekspor melalui investasi berpola kemitraan.

Kelestarian Lingkungan

Arif Patrick Rachmat, KOMISARIS UTAMA PT Triputra Agro Persada. Foto: Investor Daily/EMRAL
Arif Patrick Rachmat, KOMISARIS UTAMA PT Triputra Agro Persada. Foto: Investor Daily/EMRAL

Di pihak lain, Komisaris Utama PT Triputra Agro Persada, Arif Patrick Rachmat mengapresiasi lahirnya UU Cipta Kerja. Ia yakin pemerintah memiliki itikad dan tujuan sangat baik, yakni mendorong kemajuan bangsa dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Arif menjelaskan, dalam dunia perdagangan bebas seperti saat ini tidak ada cara lain untuk me ningkatkan daya saing Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan berwibawa, kecuali meningkatan produktivitas dengan melibatkan UMKM, khususnya petani. Inilah sebenarnya yang menjadi visi dan misi JFSS.

“Saya sangat senang dengan pernyataan Bapak Presiden bahwa skema ICL merupakan framework yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Petani ada di tengah-tengah ekosistem yang dibangun pemerintah, yang bergandengan tangan dengan dunia usaha,” papar dia.

Menurut Arif Patrick Rachmat, jika produktivitasnya me ning - kat, petani akan sejah tera dan lingkungan pun terjaga. “Ja di, 3P akan tercapai, yakni people, planet, and profit,” tutur dia.

Dia mengungkapkan, perkebunan sawit sudah lama menerapkan pola inti plasma (PIRTrans). Konsep ICL sangat mirip dengan PIR-Trans. Saat ini, produktivitas petani dan harga jual tandan buah segar (TBS) sawit bisa dihargai sangat baik. (ark/az)

Baca juga

https://investor.id/business/jokowi-sektor-pangan-butuh-inovasi

https://investor.id/business/rosan-sektor-pangan-dapat-diandalkan-untuk-jaga-stabilitas

https://investor.id/business/sektor-pangan-mampu-kurangi-pengangguran

https://investor.id/business/covid19-momentum-untuk-menggenjot-ekspor

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN