Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perkebunan sawit.

Perkebunan sawit.

Apkasindo: Tata Niaga TBS Petani Harus Diperbaiki

Senin, 14 September 2020 | 11:25 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Rencana pemerintah untuk memperluas mandatori biodiesel campuran 30% atau B30 mendapatkan dukungan berbagai pihak, termasuk petani.
Program ini sangat efektif menjaga keseimbangan stok sawit di dalam negeri dan dapat menjaga harga sawit. Implementasi B30 ini bisa sukses di lapangan, jika tata niaga tandan buah segar (TBS) sawit diperbaiki.

"Jika tata niaganya sudah diperbaiki, maka tidak ada kecurigaan bahwa B30 hanya menguntungkan perusahaan besar sawit, karena selama ini banyak isu yang beredar bahwa B30 hanya menguntungkan perusahaan besar sawit dan petani sawit cenderung dilupakan," kata Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino kepada Investor Daily, di Jakarta, Senin (14/9).

Ia mengatakan, program B30 merupakan kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan serapan produksi minyak sawit dalam negeri dan menjaga harga minyak sawit mentah (CPO) agar ekonomis.

"Kami mendukung kelanjutan program ini untuk ketahanan energi nasional. Program ini perlu mendapatkan dukungan semua pihak, karena juga bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan bisa menekan impor BBM," imbuhnya.

Tanggung Jawab Pemerintah
Rino mengatakan, pemerintah mempunyai tanggung jawab atas keberlanjutan program biodiesel dari B30 hingga B100, meski dalam perdagangan internasional saat ini selisih harga CPO dan minyak bumi semakin melebar sehingga berdampak pada pemberian insentif B30.

“Bagi petani, persoalan pungutan ekspor dan B30 ini harus menguntungkan semua pihak. Dari konteks petani, kami ingin mendapatkan harga TBS yang wajar dan berkeadilan, kuncinya adalah wajib diperbaiki tata niaga TBS di tingkat petani,” ujar dia.

Dengan harga CPO rata-rata US$ 600 per ton, maka harga TBS petani seharusnya Rp 1.500-Rp 1.700 per kilogram.

"Harga inilah yang seharusnya dapat dinikmati petani di seluruh Indonesia. Faktanya, di lapangan, petani tidak memperoleh harga tersebut dan jauh di bawah harga tersebut," tandasnya.

Berdasarkan koordinasi petani Apkasindo di 22 provinsi dan 118 kabupaten, petani mengeluhkan rendahnya harga TBS. Bahkan, petani sawit di Indonesia bagian timur memaparkan selisih harganya lebih rendah di daerahnya.

"Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mengkaji benar rencana kenaikan pungutan ekspor. (Yang perlu segera dilakukan) adalah memperbaiki tata niaga TBS, keadilan harga TBS dapat dinikmati petani. Harga CPO sebesar US$ 600/ton akan berdampak positif bagi harga TBS petani, jika semuanya sudah adil sehingga memberikan keuntungan dan kebaikan bersama," paparnya.

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN