Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Ke-38 Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) dengan tema

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Ke-38 Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) dengan tema "Menyiapkan Sumberdaya Kompetitif Menuju Era 5.0" di Balairung UPGRIS, Semarang pada Selasa, (23/07).

POSTUR SEMENTARA RAPBN 2020

Belanja Pemerintah Pusat Dinaikkan Rp 14,5 Triliun

Rangga Prakosa, Rabu, 11 September 2019 | 12:48 WIB

JAKARTA, investor.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati alokasi anggaran dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Belanja pemerintah pusat 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.683,47 triliun, naik sekitar Rp 14,48 triliun dari yang diajukan dalam nota keuangan dan RAPBN 2020, yaitu sebesar Rp 1.669,98 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani  menjelaskan, kenaikan anggaran disebabkan oleh beberapa penyesuaian belanja pemerintah pusat, terutama untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang naik sebesar Rp 25,07 triliun. Kenaikan ini merupakan realokasi dari belanja non-K/L yang turun dengan nominal yang sama.

Dari pos belanja non-K/L, lanjut dia, terdapat penurunan pagu belanja terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan belanja badang layanan umum (BLU) masing-masing sebesar Rp 64,5 miliar dan Rp 27,4 miliar. Kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan komposisi belanja PNBP dan BLU adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Sekretariat Negara.

“Memang ini disesuaikan dengan rencana PNBP masing-masing K/L, by formula dan sesuai izin penggunaan dari target PNBP setiap K/L tersebut,” ucap Askolani pada saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9).

Ia menambahkan, belanja non-K/L juga berubah dan mengalami penurunan sebesar Rp 11,578 triliun dari Rp 785,43 triliun dalam nota keutangan dan RAPBN 2020, menjadi Rp 773,85 triliun dalam pastur sementara RAPBN 2020.

Pada saat yang sama, pemerintah menambah anggaran untuk pengembangan destinasi wisata melalui penambahan anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp 441,5 miliar dan Kementerian Pariwisata Rp 100 miliar. Sedangkan untuk dukungan penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui penambahan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 599,9 miliar, Polri Rp 550 miliar, dan TNI Rp 550 miliar.

Terakhir, lanjut Askolani, untuk dukungan penguatan tugas dan fungsi melalui penambahan anggaran PPATK sebesar Rp 16,1 miliar, Badan Narkotika Nasional (BNN) Rp 132 miliar, dan Kemenkumhan Rp 240 miliar. Untuk pengembangan bantuan pangan menjadi kartu sembako dalam RAPBN 2020 dialokasikan sebesar Rp 28,1 triliun.

Angogta Banggar dan Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Andi Akmal Pasluddin mengatakan, kalau melihat kualitas belanja, porsi belanja barang masih lebih besar daripada belanja modal. Dia berharap, ke depan jumlah belanja modal dapat ditingkatkan agar dapat mendorong roda perekonomian.

"Belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan dibanding belanja tranfer daerah. Pada 2015 dan 2016 belanja daerah lebih besar daribelanja pusat, baru setelah 2017 belanja pusat mengalami peningkatan. Kami harap ke pemerintah dari belanja pusat yang ada distribusinya ke daerah. Ini penting perlu disampaikan ke publik. Sehingga pemerintah pusat tetap memperhatikan kebutuhan daerah," ucap dia.

Askolani menembahkan, pemerintah akan memasukan porsi pemenuhan belanja mendesak dalam sektor belanja pemerintah pusat APBN 2020 untuk pertahanan dan keamanan. Dana yang dialokasikan untuk sektor ini sebesar Rp 21,7 triliun. Pagu belanja itu akan dialokasikan untuk Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pertahanan, dan Polri.

“Perubahan itu sudah satu paket dengan alokasi belanja lainnya. Untuk TNI itu dukungan Alutsista, kemudian Polri untuk kebutuhan sarana dan prasarana (Sarpras), dan ada kebutuhan meningkatkan IT intelijen,” ucap dia.

 

Lebih Dominan

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan strategi belanja pemerintah dalam RAPBN 2020 belum sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan konsep pembangunan Indonesiasentris. Hal ini dilihat dari lebih besarnya jumlah alokasi belanja K/L daripada jumlah Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Alokasi belanja K/L lebih besar dari transfer ke daerah, artinya pusat lebih dominan melakukan pengawasan dan perencanaan belanja APBN. Padahal, visi presiden adalah pembangunan dari daerah pinggiran dan dimulai dari daerah terluar,” ucap Tauhid.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, tantangan yang masih dihadapi yaitu selama ini di pedesaan kapasitasnya terbatas dibandingkan pemerintah pusat. Sebagus apapun perencanaan pemerintha pusat tetapi di daerah masih terbatas implementasinya.

“Di daerah banyak sekali project yang tidak diperlukan karena sifatnya masih sangat sporadis. Untuk ke depan bisa difokuskan terhadap pembangunan infrastruktur yang dapat mendongkrak industri,” ucap Fithra.

 

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA