Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Foto ilustrasi produk halal.  (Dok. Istimewa)

Foto ilustrasi produk halal. (Dok. Istimewa)

DRAF OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Cukup dengan Pernyataan, Produk UMK Tidak Wajib Bersertifikat Halal

Nasori, Kamis, 13 Februari 2020 | 13:46 WIB

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan melonggarkan ketentuan kewajiban jaminan produk halal (JPH) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yang saat ini harus dibuktikan dengan setifikat halal. Selanjutnya, jaminan atas kehalalan produk yang dimiliki UMK, cukup dberikan melalui pernyataan pelaku UMK bersangkutan.

Hal tersebut tertuang dalam draf Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang salinannya diperoleh Investor Daily. Bersama dengan surat presiden (supres) dan naskah akademiknya, Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja itu telah diserahkan ke DPR, Rabu (12/2)

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tetang Jaminan Produk Halal disebutkan, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Kewajiban bersertifikat halal ini berlaku bagi semua pelaku usaha, termasuk UKM.  

Namun, dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja  itu, setelah Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 disisipkan Pasal 4A Ayat (1) yang berbunyi, “Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil”.

Selanjutnya disusul Ayat (2) berbunyi, “Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH”.

Terkait dengan kewajiban sertifikasi halal tersebut, untuk UMK, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tetang Jaminan Produk Halal hanya menyebutkan bahwa biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA