Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mahendra Siregar. Foto: Gapki/IST

Mahendra Siregar. Foto: Gapki/IST

Dubes RI Bahas Sawit di Senat Belanda

TL, Senin, 8 April 2019 | 15:51 WIB

LONDON – Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) Mahendra Siregar dalam kapasitasnya sebagai Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diundang berbicara di Plenary Hall Senat Belanda, bersama Unilever, WWF Belanda, dan peneliti dari Wageningen University and Research, guna membahas atau berdiskusi isu kelapa sawit, pada Kamis (4/4).

Diskusi dilatarbelakangi meningkatnya perdebatan terkait sawit berkaitan dengan kebijakan Uni Eropa (UE) tentang Renewable Energy Directive (RED) dan Delegated Act yang mengkategorikan kelapa sawit sebagai satu-satunya minyak nabati yang unsustainable jika digunakan sebagai biofuel.

Minister Counsellor Fungsi Ekonomi KBRI Den Haag Noorman Effendi dalam keterangan yang diterima Antara London menyebutkan, diskusi difasilitasi Indonesia Nederlands Society (INS) bekerja sama dengan KBRI Den Haag dan diikuti sekitar 90 peserta dengan berbagai latar belakang.

Dalam keterangan itu disebutkan, untuk menghadapi isu sawit UE maka diperlukan dukungan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Belanda, untuk menolak kebijakan diskriminatif tersebut. Kebijakan diskriminatif UE terkait kelapa sawit menghiraukan berbagai upaya berbagai pihak berkepentingan dalam mendorong kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk kebijakan yang telah dilakukan negara-negara produsen kelapa sawit, khususnya Indonesia.

Narasumber dalam program diskusi menyepakati adanya perkembangan positif terkait implementasi kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memastikan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, seperti melalui kebijakan moratorium perluasan lahan kelapa sawit dan mendorong produktivitas kelapa sawit di kalangan petani kecil (smallholders).

Selain itu, kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit dengan mendasarkan pada metode Indirect Land Use Change (ILUC) yang memiliki berbagai kelemahan berdasar sudut pandang ilmiah, juga menjadi sorotan diskusi.

Karena itu terdapat beberapa masukan untuk mempertimbangkan penggunaan standar yang lebih diterima secara global, melalui pendekatan platform UN Sustainable Development Goals (SDGs). Sertifikasi, seperti melalui Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), juga menjadi isu yang disoroti.

Meskipun sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan saat ini belum sempurna, namun terdapat arah yang positif untuk terus meningkatkan standarnya. Diskusi mendorong adanya pendekatan-pendekatan ilmiah yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memastikan kelapa sawit yang berkelanjutan di seluruh tahapan rantai pasok.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN