Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gabah. Foto: IST

Gabah. Foto: IST

Harga Beli Gabah Petani Perlu Segera Dinaikkan

Damiana Sianjuntak, Selasa, 13 Agustus 2019 | 09:12 WIB

JAKARTA, investor.id-Pemerintah perlu segera meninjau ulang besaran harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah/beras produksi petani. Pasalnya, HPP yang ditetapkan dalam Inpres No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Di sisi lain, kebijakan fleksibilitas harga beli untuk Perum Bulog ternyata tidak memberi keuntungan signifikan bagi petani.

HPP gabah/beras yang ditetapkan pada Maret 2015 melalui Inpres No 5 Tahun 2015 untuk gabah kering panen (GKP) kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% di tingkat petani Rp 3.700 per kilogram (kg) dan di tingkat penggilingan Rp Rp 3.750 per kg. Untuk gabah kering giling (GKG) dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp 4.600 per kg di penggilingan dan Rp 4.650 per kg di gudang Bulog. Sedangkan HPP beras dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2%, dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp 7.300 per kg di gudang Bulog.

Dalam pelaksanaan Inpres No 5 tahun 2015, sejak 2017 pemerintah sebenarnya telah memberikan fleksibilitas harga sebesar 10% di atas HPP untuk pembelian gabah/beras petani oleh Perum Bulog. Kebijakan fleksibilitas harga untuk Bulog tersebut rupanya tidak memberi keuntungan signifikan bagi petani. Karena pada suatu saat, petani tetap akan bisa ditekan dengan menggunakan harga dalam Inpres tentang HPP tersebut. Apalagi, saat ini harga pembelian GKP oleh penggilingan sudah berkisar Rp 5.000 per kg, naik dari sebelumnya bergerak di kisaran Rp 4.700 per kg GKP.

Di sisi lain, menurut Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso, saat ini sudah bukan waktunya berbicara soal harga pangan murah namun sebaliknya harga pangan terjangkau. Semua itu menyangkut opini publik dan perubahan pola pikir. “Kalau harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif tol bisa naik, mengapa harga beras/gabah tidak bisa naik? Karena itulah, kebijakan pangan harus menjadi kebijakan politik pemerintah. Pemerintah harus bisa mensinergikannya supaya tidak ada protes atau tidak terjebak dalam perdebatan," kata Sutarto usai diskusi Tantangan dan Prospek Padi Hibrida di Indonesia di Jakarta, kemarin.

Taraf hidup petani di Indonesia masih miskin. Dengan kepemilikan lahan yang rendah, rata-rata di bawah 2 hektare (ha), petani bertanam hanya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar produsen atau petani terdorong terus berproduksi, hendaknya jangan lagi terpaku pada harga pangan murah. Apabila selalu menuntut harus murah, petani hanya akan menanam untuk dirinya. “Soal masyarakat miskin, itulah tugas pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah (pemda). Pemerintah subsidi harga untuk konsumsi masyarakat miskin atau tidak mampu, itu tugas wajib pemda. Dengan situasi saat ini, sudah saatnya HPP beras/gabah dinaikkan. Kasihan petani, tekor," kata Sutarto.

Setelah menaikkan HPP, lanjut dia, pemerintah juga perlu menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras. Toh, pemerintah tetap berpihak pada tingkat pendapatan masyarakat melalui kebijakan upah minimum. Harga beras di pasar di tingkat konsumen memang harus tetap dijaga melalui HET, meski sebenarnya kalau dibandingkan dengan kondisi dulu tidak ada HET pun tidak ada yang protes. “Yang ada hanya perdebatan politik. Karena itu, amankan dan lindungi masyarakat miskin atau tidak mampu. Itu saja yang harus menjadi perhatian. Karena, petani kita itu sebenarnya tidak menikmati keuntungan atau nilai tambah apa pun setelah menghasilkan padi/gabah. Akibatnya, mereka cenderung tetap miskin, lalu menjual sawahnya," kata Sutarto.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN