Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)

Izin Lokasi Kontributor Terbesar PNBP Pengelolaan Ruang Laut

Senin, 11 Januari 2021 | 09:16 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang pengelolaan ruang laut pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan jika dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 3,7 miliar.PNBP ini meningkat lebih dari 100% yaitu sebesar Rp 7,9 miliar per Desember 2020.

Plt Dirjen PRL.Tb Haeru Rahayu mengatakan untuk pertama kalinya, realisasi PNBP Ditjen PRL mencapai Rp 7,9 miliar dan melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 6 miliar.

Realisasi PNBP terbesar diperoleh dari izin lokasi sebesar Rp 6,3 miliar, izin lokasi diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di wilayah Perairan Kawasan Strategis Nasional Tertentu-Pulau Pulau Kecil Terluar, lintas provinsi, di atas 12 mil laut dan minyak dan gas bumi berdasarkan Rencana Zonasi dan Rencana Tata Ruang Laut.

Jenis kegiatannya meliputi pemasangan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, reklamasi, pembangunan kilang minyak dan instalasi ketenagalistrikan.

Peningkatan PNBP izin lokasi di masa pandemi ini cukup mengejutkan, mengingat PNBP Pengelolaan Ruang Laut lainnya seperti Pemanfaatan Kawasan Konservasi Peraian Nasional (Wisata Bahari) terjadi penurunan karena berkurangnya wisatawan.

Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, Suharyanto mengatakan untuk memperoleh izin lokasi cukup melakukan secara online melalui Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan mengakses website http://sihandal.kkp.go.id yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dengan adanya si-Handal, para pelaku usaha bisa datang ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KKP, selain menerbitkan izin lokasi bagi pelaku usaha, Menteri KKP juga menerbitkan penetapan lokasi untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, rekomendasi pemanfaatan ruang laut dan fasilitasi izin lokasi untuk masyarakat lokal.

Pengaturan izin lokasi sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/Permen-KP/2020 tentang izin lokasi, izin pengelolaan dan izin lokasi di laut yang menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP-2019 tentang tata cara pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

“Beberapa izin lokasi yang diterbitkan ditujukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional seperti Palapa Ring, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, kilang minyak Tuban, jalan tol Semarang Harbour dan beberapa yang masih tahap konsultasi seperti upgrading kilang kilang eksisting Refinery Development Master Plan,” ujar dia di Jakarta, Senin (11/1).

Kedepannya, untuk mendukung pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Si-Handal tidak hanya melayani pelaku usaha tetapi juga dharapkan dapat mendorong tertib dan terpantaunya perencanaan ruang laut sesuai mandat UU Cipta Kerja.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN