Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto. Foto: IST

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto. Foto: IST

UU CIPTA KERJA

Kadin Berharap Perizinan Perikanan Lebih Simpel

Kamis, 15 Oktober 2020 | 07:00 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) bisa menciptakan sistem birokrasi perizinan yang jauh lebih simpel dari sebelumnya. Dengan begitu, arus investasi bisa meningkat dan muncul banyak lapangan pekerjaan baru di Indonesia, termasuk di sektor kelautan dan perikanan nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menuturkan, untuk memulai dan melanjutkan usaha di sektor Kelautan dan Perikanan (KP), pelaku usaha nasional mengharapkan empat hal dari pemerintah, yakni perizinan yang simpel, ketentuan perpajakan yang jelas, kepastian usaha, dan kepastian hukum.

“Secara umum, kami melihat bahwa UUCK bisa menghadirkan itu, pelaku usaha hanya menginginkan perizinan yang semakin simpel dan semakin baik, pajak yang jelas, adanya kepastian usaha, dan kepastian dari aspek hukum,” kata Yugi Prayanto saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, kemarin.

Yugi menuturkan, selama ini pelaku usaha memang menunggu regulasi yang memenuhi empat harapan tersebut dan UUCK diharapkan benar-benar bisa membuktikannya.

Dia mencontohkan, tren digitalisasi hendaknya dibarengi dengan sistem pengurusan izin yang bersifat daring (online) dan ini sudah diinisiasi pemerintah.

“Tentu kami menunggu-nunggu (UUCK), regulasi yang bisa mempermudah perizinan, perizinan menjadi lebih simpel, ada penyederhanaan, izin kapal bisa online, tidak rumit-rumit lagi,” kata dia.

Yugi Prayanto. Foto: IST
Yugi Prayanto. Foto: IST

Sedangkan dari sisi kepastian usaha dan kepastian hokum bisa tampak pada klausul UUCK yang membahas tentang sanksi. Di subsektor perikanan budidaya, apabila ada pelanggaran yang bersifat administrative cukup dengan didenda bukan dipidana.

“Kalau ada pelanggaran administratif itu cukup dikenai denda, tidak pidana, ini yang kami harapkan. Apakah dengan ketentuan seperti itu UUCK bisa memperbaiki iklim investasi di sektor kelautan dan perikanan, harapan kami iya, tapi ini memang perlu pembuktian,” jelas dia.

Dia juga menuturkan, prospek usaha di sektor KP masih sangat menjanjikan karena masih banyak potensi di sektor tersebut yang belum dimanfaatkan.

Dengan UUCK, Kadin berharap pelaku usaha yang berinvestasi di sektor tersebut semakin banyak.

“Secara detil dari kemudahan berusaha yang dijanjikan dalam UUCK tentu akan dielaborasi dalam petunjuk teknis, baik dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan menteri (Permen). Kalau ada revisi-revisi dari UUCK kami akan minta nanti di juknisnya,” papar dia.

Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Trian Yunanda mengatakan, UUCK memberikan kestabilan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap maupun budidaya.

Di perikanan tangkap, hadirnya UUCK sesuai semangat percepatan dan efektivitas pengurusan izin.

Sebelum UUCK disahkan, KKP sudah menginisiasi perizinan cepat melalui sistem informasi izin layanan cepat (Silat) guna mengakomodir pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian.

Artinya, kata Trian Yunanda, UUCK semakin melegitimasi percepatan perizinan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memudahkan dan mendukung pelaku usaha. Aturan itu juga mengintegrasikan perizinan kepada satu lembaga.

Pelaku usaha dengan kapal di atas 10 gross tonnage (GT) cukup memproses perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelumnya selain ke KKP juga harus ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan.

“Dari segi konstruksi hukumnya percepatan izin didukung regulasi lebih tinggi, ini yang bikin stabil dan mengikis ego sektoral yang selama ini justru menyusahkan pelaku usaha,” papar Trian.

Tak Hapus Amdal

Pada bagian lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan UUCK tidak menghapus izin analisis dampak lingkungan (amdal). Dalam UUCK, amdal memiliki konsep baru yakni perizinan lingkungan yang diintegrasikan dengan perizinan berusaha dan keduanya saling berkaitan dan mengikat.

“Amdal tetap jalan, tidak dihapus, isu yang menyebutkan bahwa pemerintah menghapus izin amdal melalui UUCK itu tidak benar,” kata Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK Ary Sudijanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (14/10).

Ary menjelaskan, pemerintah tidak mungkin menghapus izin amdal karena amdal sangat penting bagi pemerintah untuk menjadi tolak ukur pemenuhan lingkungan pelaku usaha. KLHK menegaskan, UUCK tidak memprioritaskan investasi semata tetapi masalah lingkungan juga menjadi yang utama.

“Tidak benar isu yang menyebutkan dengan UUCK telah terjadi kemunduran terhadap isu lingkungan, justru sekarang penegakan hukum lingkungan menjadi lebih kuat dan mengikat,” ujar dia.

Integrasi perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha mempunyai dampak positif yakni perizinan menjadi lebih singkat dan efisien. Jika pada ketentuan lama, salah satu izin dilanggar maka izin satu lagi masih berlaku tetapi sekarang jika izin usahanya tidak ada izin lingkungan maka keduanya bisa dicabut. Integrasi izin lingkungan ke izin usaha merupakan salah satu bentuk pemangkasan yang sudah sesuai dengan penerapan perizinan satu pintu.

“Dengan demikian, UUCK akan mempercepat investasi karena telah mempersingkat proses perizinan, sehingga diharapkan UUCK akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru bagi seluruh masyarakat di Indonesia,” jelas Ary.  (tl)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN