Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Truk membawa panenan sawit ke pabrik. Foto ilustrasi: Investor Daily /Gora Kunjana

Truk membawa panenan sawit ke pabrik. Foto ilustrasi: Investor Daily /Gora Kunjana

Kebijakan Truk ODOL Harus Jaga Daya Saing Industri

Kamis, 8 April 2021 | 15:41 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan berlebih (over dimension and overloading/ODOL) pada 2023. Kebijakan ini terbit menyusul munculnya beragam permasalahan seperti kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan tingginya biaya perawatan infrastruktur.

Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengatakan kendaraan ODOL ini juga bisa mengurangi daya saing internasional karena tidak bisa melewati pos lintas batas negara (PLBN). Muatan berlebih juga bisa memperpendek umur kendaraan, serta menimbulkan polusi udara yang berlebihan.

Menurut Risal Wasal, perumusan kendaraan ODOL ini telah dilakukan sejak 2017 silam. Pada 2020 dilakukan rapat antara Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Korlantas Polri, serta asosiasi industri.

“Dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bebas ODOL 2023,” kata Risal Wasal dalam webinar bertajuk “Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah-Langkah Strategis untuk Mewujudkan Program Bebas Truk ODOL” yang diselenggarakan Forum Jurnalis Sawit (FJS) di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Webinar bertajuk Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah-Langkah Strategis untuk Mewujudkan Program Bebas Truk ODOL yang diselenggarakan Forum Jurnalis Sawit (FJS) di Jakarta, Kamis (8/4/2021).
Webinar bertajuk Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah-Langkah Strategis untuk Mewujudkan Program Bebas Truk ODOL yang diselenggarakan Forum Jurnalis Sawit (FJS) di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Saat ini pelaksanaan bebas ODOL mulai diterapkan di Tol Jakarta – Bandung. Aturan yang sama juga diberlakukan di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni & Ketapang- Gilimanuk.

Untuk mendukung penerapan ODOL, kata Risal Wasal, pada tahun ini hingga akhir 2022 dilakukan pembentukan jaringan lintas logistik dan pengembangan sistem e-inforcement, serta pengembangan integrasi sistem. Selain itu juga dilakukan pembentukan database bank pengemudi, termasuk peningkatan kualitas jalan dan jembatan. “Setelah semua itu dilalui, aturan ODOL diterapkan di 2023,” sebutnya.

Setelah kebijakan ODOL ini diterapkan, kata Risal Wasal, Kemenhub akan melakukan penertiban/normalisasi/pemotongan kendaraan bermotor yang over dimensi. Penertiban ini terutama dilakukan bagi kendaraan produksi sebelum tahun 2019.

Adapun pelaksanaan normalisasi/pemotongan akan dilakukan oleh perusahaan karoseri/bengkel karoseri. “Kendaraan yang akan dilakukan normalisasi kendaraan yang tidak memiliki Buku Uji/KIR atau kendaraan yang memiliki Buku Uji/KIR,” kata Risal.

Aturan ODOL ini berdampak bagi sektor usaha, salah satunya sektor perkebunan kelapa sawit. “Kami di industri sawit tentu saja akan mengikuti kebijakan ODOL ini. Namun kami berharap kebijakan ini tidak menggerus daya saing industri sawit,” kata pengurus Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (Gapki) Agung Wibowo yang mewakili Ketua Umum Gapki Joko Supriyono.

Pengurus Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (Gapki) Agung Wibowo yang mewakili Ketua Umum Gapki Joko Supriyono.
Pengurus Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (Gapki) Agung Wibowo yang mewakili Ketua Umum Gapki Joko Supriyono.

Agung memaparkan, perkebunan kelapa sawit tersebar di 22 provinsi, 13 provinsi di antaranya merupakan sentra produsen sawit yang berada di Sumatera dan Kalimantan.

Menurutnya, selama periode 2019-2020 terdapat beragam hambatan yang menyangkut isu angkutan (logistik). Semisal hambatan penerbitan dan perpanjangan Keur (Truk Kebun & Jalan Raya). Hambatan ini terutama berdampak di 13 provinsi.

“Hambatan lainnya berupa denda tilang, larangan masuk jalan tol untuk truk pengangkut CPO,” katanya.

Jika kebijakan ODOL benar-benar diterapkan pada 2023 akan berdampak pada peremajaan truk sebanyak 14.628 unit/tahun (untuk truk yang berumur 10 tahun). Biaya yang dibutuhkan mencapai Rp10 triliun. Kebijakan ini juga akan berdampak terhadap 1.625 perusahaan perkebunan sawit.

Tak hanya itu, menurut perhitungan Agung, kebijakan ODOL juga akan menyebabkan biaya angkut/logistik di industri perkebunan melonjak dua kali lipat atau setara dengan Rp32 triliun per tahun.

Namun demikian, kata Agung, Gapki tetap melakukan persiapan menuju bebas truk ODOL dengan beragam strategi. Misalnya mempersiapkan tambahan jumlah truk menjadi dua kali dari yang ada saat ini. Lantas, mempersiapkan tambahan jumlah supir menjadi dua kali dari saat ini.

Kemudian, mempersiapkan dana tambahan untuk modifikasi dan operasional. Termasuk mempersiapkan proses loading dan unloading sehingga tidak terjadi antrean yang panjang.

“Kami juga minta penambahan lebar jalan maupun kelas jalan sesuai dengan bertambahnya armada truk yang akan beroperasi jika aturan ODOL ini diberlakukan,” tandas Agung.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, kendaraan muatan lebih hanya salah satu faktor yang mempercepat kerusakan jalan. Adapun kerusakan infrastruktur jalan nasional akibat truk ODOL mencapai Rp43 per tahun.

“Ini angka lima tahun yang lalu. Mungkin sekarang hitungannya sudah lebih,” ungkapnya.

Penyebab kerusakan jalan lainnya yakni drainase yang buruk, bencana alam dan konstruksi jalan yang tidak sesuai.

“Nah saya mendesak agar soal konstruksi jalan ini juga perlu diaudit. Jangan-jangan soal kerusakan jalan ini lebih disebabkan soal konstruksi jalan ini,” tandas Djoko Setijowarno.

Kasi PJR Subditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri AKBP Dodi Arifianto mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menangani menindak tegas kendaraan ODOL. “Kemarin luasa rapat dengan BPJT. Di ruas tol akan dilakukan operasi ODOL setelah lebaran,” katanya.

Dalam rangka transparansi penindakan ODOL, Polri 12 Polda telah me-launching tilang elektronik. “Di ruas-ruas tol dipasang CCTV,” katanya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN