Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pedagang merapihkan bawang putih daganannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (30/3/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Pedagang merapihkan bawang putih daganannya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (30/3/2020). Foto: SP/Ruht Semiono

Kementan Tetap Berlakukan RIPH Bawang Putih

Kamis, 17 September 2020 | 08:17 WIB
Tri Listyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id –Kementerian Pertanian (Kementan) tetap akan memberlakukan kebijakan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH), terutama pada bawang putih. Alasannya, kebijakan RIPH merupakan amanat dari UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sehingga harus dijalankan.

Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkapkan, penerbitan RIPH dari menteri teknis merupakan amanat dari pasal 88 ayat 2 dari UU Hortikultura, RIPH diperlukan salah satunya untuk menjamin keamanan produk hortikultura demi melindungi kesehatan manusia.

“Jadi RIPH itu amanat UU Hortikultura, meskipun kemudian keluar kebijakan relaksasi impor melalui Permendag No 27 Tahun 2020 yang berlaku mulai 18 Maret-31 Mei 2020, kami tetap memandang perlu dan memberlakukan kebijakan RIPH tersebut,” jelas Prihasto saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, Rabu (16/9).

Apalagi, kata Prihasto, saat kebijakan relaksasi tersebut hendak diterbitkan, Kementan sebenarnya telah menerbitkan RIPH untuk bawang putih sebanyak 344 ribu ton dan bawang bombai 195 ribu ton.

Bawang Bombai. Sumber: id.wikipedia
Bawang Bombai. Sumber: id.wikipedia

Dalam pandangan Kementan, jumlah RIPH 344 ribu ton tersebut sudah lebih dari cukup karena telahmencapai 60% dari total kebutuhan nasional, pun dengan bawang bombai.

“Bahkan dalam rapat terakhir dengan Kemenko Perekonomian pada 23 Maret 2020, kami tetap pada posisi bahwa RIPH (untuk bawang putih) tetap diperlukan karena merupakan amanat UU Hortikultura. Kalau kemudian ada soal surat persetujuan impor (SPI) itu ada di ranah perdagangan, itu artinya kita bergerak di hal yang berbeda,” jelas dia.

Prihasto mengakui, per 22 Juni 2020 terdapat 33 perusahaan yang berhasil memasukkan 48.785 ton bawang putih ke wilayah RI tanpa dokumen RIPH. Namun bukan berarti itu karena Kementan membebaskan RIPH untuk proses impor komoditas tersebut.

“Kami tidak pernah membebaskan RIPH untuk bawang putih. Untuk daftar perusahaan tersebut kami telah sampaikan ke Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti, namun saat ini belum ada infomasi lanjutan soal ini,” kata dia.

Sesuai aturan, bawang putih tanpa RIPH harus disimpan di gudang pelaku usaha dan tidak boleh didistribusikan sampai RIPH terbit.

Saat ini, bawang putih tanpa RIPH tersebut berada di post border dan tidak dalam kewenangan Ditjen Hortikultura Kementan. Kementan mencatat, per 14 September 2020, Ditjen Hortikultura Kementan telah menerbitkan RIPH untuk volume bawang putih 1.077.142 ton.

Dari volume bawang putih sebanyak itu, Kementan telah mencabut RIPH untuk 299.324 ton di antaranya yang merupakan milik 13 perusahaan, salah satunya lantaran perusahaan atau pemegang RIPH tidak mengurus SPI kepada Kementerian Perdagangan setelah dua bulan RIPH diterbitkan. Artinya, per 14 September 2020, RIPH yang masih berlaku hanya untuk 777.818 ton.

Sementara itu, dalam kesimpulan RDP tersebut, Komisi IV DPR meminta Kementan untuk membatasi penerbitan RIPH dengan menyesuaikan antara volume dan perhitungan kebutuhan impor.

Lalu, Komisi IV DPR meminta Kementan menyusun kriteria dan persnyaratan atas komoditas yang diperbolehkan untuk diterbitkan RIPH antara lain seperti komoditas hortikultura yang tidak mampu dihasilkan atau dibudidayakan oleh petani lokal dan mengacu kepada ketersediaan/pasokan dalam negeri,

Kementan juga diminta merevisi peraturan menteri tentang RIPH sesuai evaluasi terhadap daftar komoditas yang perlu diimpor. Komisi IV DPR juga mendesak Kementan mencabut RIPH bagi importer yang tidak segera merealisasikan impor untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan dan monopoli pelaku usaha tertentu.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN