Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Ketua DPR Minta Pemerintah Bentuk Badan Pengelolaan Pangan

Senin, 16 Januari 2017 | 09:31 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

 

JAKARTA- Ketua DPR RI Setya Novanto meminta pemerintah segera membentuk Badan Pengelola Pangan agar persoalan pasokan dan harga bahan pangan terjaga. Kasus meroketnya harga cabai merah menjadi salah satu sebab pentingnya badan pengelola pangan itu dibentuk.

 

Menurutnya, badan itu bisa menangulangi masalah harga cabai dan kebutuhan pokok pangan lainnya.

 

“Badan Pengelolaan Pangan perlu segera dibentuk agar masalah pangan yang kerap terjadi baik itu pasokan pangan dan kenaikan harga dapat segera diminimalisasi serta tidak terulang lagi setiap tahunnya “, katanya di Jakarta, Minggu.

 

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Pangan, pemerintah harus membentuk badan otoritas pangan di tahun 2015. Badan ini bisa saja menggabungkan badan ketahanan pangan dan Bulog menjadi satu.

 “Jika pemerintah tidak membuat badan khusus di bidang pangan, maka pemerintah akan melanggar UU,” ujarnya.

Selain itu, Firman mendorong agar Bulog diberi tambahan kewenangan oleh presiden dalam pengelolaan tata niaga pangan selain beras. Misalnya cabai,gula, kedelai dan jagung.

“Bahan pangan haruslah dikendalikan negara. Negara harus hadir di masyarakat melalui salah satunya badan otoritas pangan,” katanya.

Senator asal NTT, Adrianus Garu mengatakan, saat ini sudah ada Bulog dan ternyata gagal total memperpendek mata rantai distribusi pangan akibat maraknya calo.

Kalau pun Bulog harus diganti atau digabungkan dengan lembaga baru sesuai amanat UU, maka yang utama diperhatikan adalah lembaga baru itu harus mempercepat dan memperpendek mata rantai distribusi pangan.

Personel lembaga baru itu harus diisi oleh orang yang profesional, bukan jatah atau jabatan politik, yang akhirnya badan pangan barubitu jadi beban partai-partai tertentu untuk pemilu berikutnya.

Ketua DPP Partai Hanura itu lebih jauh mengatakan, lembaga baru yang dibentuk itu perlu mencontohi semangat Koperasi Unit Desa (KUD) di era Soeharto yang mampu membuat swasembada pangan dan memotong mata rantai calo.

"Dan yang paling penting sebetulnya bagaimana negara memberdayakan para insinyur pertanian yang banyak di negeri ini untuk menjadi pahlawan pangan," katanya. (gor)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN