Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Foto: KKPnews)

KKP: Pemanfaatan Ruang Laut Harus Kantongi Izin Lokasi

Damiana Simanjuntak, Rabu, 11 September 2019 | 19:25 WIB

JAKARTA, investor.id - Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, setiap investasi dan pemanfaatan ruang laut harus mengantongi izin lokasi.

Penerbitan izin tersebut diatur dalam regulasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (PP RTRL), yang merupakan komplemen terhadap PP No 13/2017 tentang Perubahan atas PP No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

PP RTRL berfungsi sebagai dokumen integrasi kepentingan seluruh kementerian/lembaga untuk pembangunan dan rencana pemanfaatan ruang laut. PP RTRL diklaim sebagai alat kendali pemerintah untuk memastikan keberlanjutan. Karena menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan zonasi untuk kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, kawasan antarwilayah, serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai acuan penyusunan kebijakan kelautan nasional, dan acuan pemberian izin di laut.

Brahmantya memaparkan, untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut, terutama terkait penataan ruang laut dan perizinan pemanfaatan perairan dan pulau-pulau kecil telah diundangkan sejumlah regulasi.

Yakni, PP RTRL, Peraturan Presiden No 34/2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No 8/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 kilometer persegi (100 km²), PermenKP No 24/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta PermenKP No 25/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Cakupan wilayah perencanaan PP RTRL adalah wilayah perairan baik laut pedalaman, laut kepulauan, laut territorial. Dan, Wilayah Yurisdiksi (Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen). PP RTRL telah menetapkan 181 lokasi Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan, 50 lokasi Pusat Industri Kelautan, dan rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan," kata Brahmantya usai acara Sosialisasi Perizinan di Bidang Pengelolaan ruang Laut di Jakarta, Rabu (11/9).

Brahmantya menambahkan bahwa sesuai komitmen pemerintah, PP RTRL telah menetapkan luas Kawasan Konservasi paling sedikit 10% dari luas wilayah perairan dan wilayah yuridiksi.

Juga, kata dia, telah menetapkan Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional. Terdiri dari 16 lokasi Sentra Kelautan Perikanan Terpadu, 5 lokasi Kawasan Penghasil Produksi Ikan Secara Berkelanjutan, dan 426 Proyek Strategis Nasional.

Sementara itu, lanjut dia, penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No 6/2017 untuk menjaga kedaulatan bangsa. Sekaligus, memberikan kesejahteraan pada masyarakat setempat. Artinya, ujar dia, pemanfaatan pulau-pulau kecil, baik oleh modal asing maupun modal dalam negeri, ujar dia, untuk implementasi visi KKP. Yakni, kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

"Pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan berdasarkan Izin Lokasi Perairan oleh Menteri atau Gubernur berdasarkan alokasi ruang yang terdapat pada Rencana Zonasi. Permohonan Izin Lokasi Perairan sangat mudah. Pelaku usaha yang sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) tinggal menyampaikan persyaratan ke PTSP KKP. Dan, dalam jangka waktu 10 hari sudah ada jawaban ditolak atau diterima permohonan tersebut. Tata cara permohonan Izin Lokasi Perairan sudah diatur dalam PermenKP No 24/2019," kata Brahmantya.

PermenKP No 24/2019, kata dia, bukti pemerintah berpihak kepada masyarakat lokal di pesisir dan nelayan. Kepastian mendapatkan ruang berusaha, terutama di wilayah 0-2 mil yang sudah dialokasikan pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), berbentuk fasilitasi izin lokasi perairan.

"Fasilitasi izin lokasi perairan dilakukan secara komunal, sehingga tidak dapat dialihkan secara individu," kata dia.

Sedangkan, kata dia, untuk kegiatan reklamasi, PermenKP No 25/2019. Dimaan, ujar dia, izin pelaksanaan reklamasi dapat terbit apabila aspek teknis pelaksaan reklamasi yang diajukan memenuhi syarat dan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

"Intinya, setiap pemanfaatan perairan atau pengelolaan ruang laut, harus memiliki izin lokasi," kata Brahmantya.

Adapun izin diterbitkan dan dapat dicabut oleh Gubernur, untuk lokasi di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga 12 mil. Atau, oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk lokasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil linyas provinsi, kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, dan kawasan konservasi nasional. Juga, untuk kegiatan reklamasi pada pembangunan pelabuhan perikanan dikelola Menteri Kelautan dan Perikanan, objek vital nasional, dan atau kegiatan bersifat strategis nasional.

"Tanpa izin lokasi, nggak boleh ada pelaksanaan. Begitu izin lokasi, ada amdal, lalu kami periksa lagi. Untuk kegiatan yang sudah terlaksana, kami lakukan monitoring dan evaluasi. Harus dilakukan penyesuaian, mengacu pada peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan terkait pemanfaatan tadi. Memang, ada yang dikecualikan, yakni daerah lingkungan kerja dan pelabuhannya (DLKr dan DLKp). Tapi, kami juga sedang mendiskusikan itu dengan Kementerian Perhubungan. Penetuan kawasannya seperti apa, mestinya harus ada izin lokasi," kata Brahmantya.

Saat ini, kata Brahmantya, telah ditetapkan 22 Peraturan Daerah RZWP3K. Dimana, alokasi ruang dalam aturan tersebut menjadi dasar terbitnya perizinan di perairan pesisir dan laut, dapat menjadi dasar pemberian insentif dan disentif terhadap pelaku usaha.

"Kami targetkan, 12 lainnya bisa terbit setidaknya tahun depan," kata Brahmantya.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN