Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: BSTV

Menteri LHK Siti Nurbaya. Foto: BSTV

KLHK Susun Tiga Regulasi Turunan UU Cipta Kerja

Minggu, 18 Oktober 2020 | 14:07 WIB
Tri Listyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id –Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (Tim RPP) untuk mengatasi kesenjangan multitafsir usai disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

Terdapat tiga RPP yang akan disiapkan Tim RPP, yakni RPP bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPP bidang Kehutanan, dan RPP bidang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Denda Administratif. UUCK yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020 menuai pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, pada rapat tingkat menteri tanggal 11 Oktober 2020 yang dipimpin Menko Perekonomian,

MenteriLHK Siti Nurbaya Bakar menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut implementasi UUCK bidang LHK. Beberapa hal yang disampaikan antara lain KLHK telah membentuk Tim RPP untuk menyiapkan tiga RPP. Pada Rabu (14/10), Menteri LHK juga telah memaparkan progres tindak lanjut UUCK bidang LHK pada rapat koordinasi pusat dan daerah yang dipimpin Menko Polhukam di Jakarta.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri LHK menyampaikan upaya dan progress KLHK dalam penyusunan RPP turunan dari UUCK bidang LHK.

“Pembentukan Tim RPP ini sesuai instruksi Presiden agar segera disusun PP sebagai turunan UUCK agar implementasi dari UUCK dapat segera diterapkan, serta menghindari perbedaan penafsiran di masyarakat yang cenderung negatif terhadap UUCK,” kata Menteri Siti.

Sebagai rencana tindak lanjut dari penyusunan RPP untuk mengatasi kesenjangan multitafsir UUCK, KLHK telah dan sedang melakukan kompilasi masukan dari ruang publik atas rencana penyusunan RPP, juga merampungkan kompilasi substansi dan pembulatan (draf awal) yang selanjutnya akan dilakukan rapat pimpinan untuk menyusun pembulatan draf di tingkat KLHK.

Draf akan dikonsultasikan kepada akademisi/pakar/praktisi/pemerhati dan stakeholders lain untuk kemudian juga akan didiskusikan/dikonsultasikan kepada publik.

Setelah itu juga akan diharmonisasikan dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Hasil akhir draf tersebut, KLHK akan laporkan kepada Menko Perekonomian.

“Saya mengajak semua pihak untuk mencermati pasal per pasal, bahkan ayat per ayat, serta kaitan antarundang-undang, sehingga tujuan utama lahirnya UUCK dapat dipahami dan didukung bersama demi kemajuan Indonesia,” ujar Menteri Siti.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN