Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Komisi IV DPR-RI melalui rapat Panja Sawit mengadakan rapat dengar pendapat bersama asosiasi petani sawit

Komisi IV DPR-RI melalui rapat Panja Sawit mengadakan rapat dengar pendapat bersama asosiasi petani sawit

Komisi IV DPR-RI Sepakat untuk Membentuk Pansus Dana Sawit

Selasa, 24 November 2020 | 15:46 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Komisi IV DPR-RI melalui rapat Panja Sawit mengadakan rapat dengar pendapat bersama asosiasi petani sawit dengan agenda masukan pengunaan dana sawit perkebunan untuk peremajaan kelapa sawit, Senin 23 November 2020. Dalam rapat tersebut, Komisi IV sepakat untuk membentuk pansus dana sawit.

Pimpinan rapat G Budisatrio Djiwandono anggota DPR-RI menyebut, rapat ini didasari melihat sawit indonesia sebagai sumber devisa terbesar negara dan penyedia lapangan pekerjaan melalui perkebangan sawit rakyat, tetapi dalam perkembanganya menghadapi beberapa permasalahan salah satunya akses dana yang sulit bagi petani, padahal UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan telah memuat dan mengamanatkan tentang akses pembiayai khususnya kepada perkebun. Pasal 93 dan 94 UU perkebunan pembiayan usaha perkebunan bersumber dari APBN dan APBD serta bersumber dari penghimpunan dana pelaku perkebunan, dan dana lain yang sah.

Sehubungan dengan tersebut, menjadi pertanyaan adalah sejauh mana saat ini petani sawit memperoleh manfaat dari akses dana penghimpunan perkebunan dari lembaga Badan pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS). Untuk itu DPR-RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan asosiasi pengusaha dan asosiasi petani sawit untuk memberikan solusi dan masukan berkaitan dengan dana perkebunan sawit.

Anggota DPRRI Komisi IV, Darori Wonodipuro mengusulkan untuk dibentuk Pansus Sawit untuk melihat dan melakukan menyelidiki terkait dengan pengunaan dari dana sawit terutama pengunaan subsidi untuk biodiesel sekitar Rp30 triliun saat ini, artinya kalau ada yangkorupsi bisa ditangkap saja.

Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB melihat sangat tepat dibentuk Pansus Dana sawit, untuk memperkuat posisi petani sawit. “Melalui pansus di kelembagan BPDPKS perlu dilihat siapa-siapa yang ada di sana, apakah mereka mewakili kelompok yang berkepentingan, apakah ada repsentasi petani sawit rakyat. Kalau dilihat sekarang ada hal yang tidak lazim di lembaga BPDPKS. Melalui pansus ini bisa kelihatan secara terang benderang soal penggunaan dana pungutan sawit oleh publik,” tegas Luluk.

Riezky Aprilia dari Fraksi PDI Perjuangan, sangat sepakat untuk membentuk pansus dana sawit, menurutnya saat ini perusahan sawit belum ada kontribusi kepada masyrakat sekitar teruma di sumatera selatan.

Bambang Purwanto, dari Fraksi Demokrat sepakat untuk membentuk pansus dana sawit bahwa persoalan PSR hanya satu persoalan saja tetapi juga banyak persoalan yang dihadapi oleh petani sawit saat ini mulai penjualan petani sawit, SDM petani sawit sampai pupuk yang langkah ini tentunya harus mendapatkan dukungan dari dana sawit. sementara  itu juga perlu ada dukungan kepada dinas perkebunan dari dana pengelola perkebunan ini.

Menangapi penjelasan dari Pimpinan Rapat DPR-RI Komisi IV, Mansuetus Darto – Sekretaris  Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah belum menyentuh petani sawit swadaya salah satunya soal program sawit rakyat (PSR),

Terkait dengan program PSR terkesan proyek ini bukan program untuk memuliakan dan memberdayakan petani. Contohnya pada program ini melibatkan PT Surveyor Indonesia yang terkesan mengambil fungsi dinas perkebunan dan tidak memaksimalkan fungsi dari dinas perkebunan.

"Selain itu pemerintah tidak memiliki peta jalan PSR sehingga sangat kesulitan untuk mecapai target-target yang sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Mulai dari data yang ditargetkan di mana setiap daerah tidak memiliki dasar berapa jumlah petani saat ini yang siapa diremajakan. Pemerintah juga tidak memperhatikan kelembagan petani sawit yang terjadi saat ini. Petani dipaksa untuk membentuk kelembagaan petani sawit hanya untuk menampung uang dari PSR dan ini akan mengulangi kesalahan masa lalu. Habis uang subsidi, kelembagan bubar," tegas Darto.

SPKS juga menyoroti agar platform biaya program PSR Rp 60 juta yang ditetapkan oleh pemerintah perlu ditinjau kembali lagi supaya tidak ada kredit lagi yang ditanggung oleh petani sawit. Untuk itu bantuan PSR perlu ditambah menjadi Rp50 juta per ha ketimbang dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit  (BPDPKS) untuk subsidi biodiesel. Selain itu juga terkait dengan prosedur program PSR sangat sulit dan panjang sehingga ini menghalangi cita-cita pemerintah untuk peningkatan produktifitas melalui PSR.

Mansuetus Darto, juga mengatakan perlunya kelembagaan BPDPKS ditataulang karena saat ini terkesan sangat eksklusif mulai dari pimpinanya yang sulit untuk diskusi dengan petani sawit, laporan untuk publik tidak  tersedia setiap tahunya terutama pengunaan dana pungutan, adanya nama-nama konglomerat sawit dalam Dewan pengawas dan Komite pengarah BPDKS, selain itu juga perlu untuk dilakukan audit dengan pelibatan KPK.

Sementara Pahala Sibuea, Ketua Umum Persatuan Organsiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI), menjelaskan terkait dengan BPDPKS sumber dananya berasal dari sumbangan petani sawit, saat ini sudah ada Rp51 triliun yang dikelola sejak tahun 2015.

"Tetapi dana ini sangat disayangkan karena sebagain besar hanya dimanfaatkan untuk mensubsidi biodiesel sebanyak Rp30,2 triliun (59,21 persen) sementara untuk petani hanya Rp2,7 triliun (5,29 persen) melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), " jelasnya.

Ketua Umum Apkasindo, Alfian Alrahman, menilai lambatnya PSR karena kurangnya sosialisasi dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ia menyebut baru 30 persen sistem pendanaan saat ini untuk program PSR dari taget pemerintah. Selain itu juga lambatnya PSR ini karena pendanaan yang tidak mencukupi sehingga perlu ditambah anggran PSR menjadi Rp50 juta per ha.

Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI, mengatakan dalam rangka percepatan PSR GAPKI bisa menjadi mitra dengan petani sehingga peremajaan sawit bisa berjalan dengan baik.

"Saat ini lagi berkoordinasi dengan, BPDPKS, Kemenko Perekonomian, dan Dirjebun untuk menyusun kemitraan dengan dengan petani sawit, " kata Joko.

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

BAGIKAN