Pembangunan Pertanian Berskala Luas,Solusi Kurangi Impor Pangan

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan pertanian berskala luas melalui pengembangan food estate (lumbung pangan) menjadi salah satu solusi untuk mengurangi impor pangan.

Saat ini, Indonesia aktif mengimpor komoditas pangan seperti gula, bawang putih, kedelai, dan jagung. Di sisi lain, pemerintah kini sedang mengembangkan food estate di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

“Kita harus membangun sebuah kawasan yang economic scale, nggak bisa kecil-kecil lagi. Oleh sebab itu, kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan, paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara, yang di Kalimantan Tengah itu diselesaikan,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Ia mengatakan, pembangunan sektor pertanian ini tidak dapat dilakuan secara konvensional, rutinitas, dan monoton, melainkan menerapkan teknologi pertanian.

Selain itu, pembangunan pertanian dengan skala yang lebih luas dan penerapan teknologi pertanian merupakan jawaban untuk meningkatkan daya saing harga produk komoditas pangan lokal, karena biaya produksi menjadi lebih murah.

“Paling tidak, tahun ini yang di Sumatera Utara dan di Kalimantan Tengah  itu diselesaikan. Kita mau evaluasi, problemnya apa, masalah  lapangannya apa, teknologinya yang kurang apa, dan juga dengan cara-cara teknologi, bukan cara-cara  konvensional di food estate,” katanya.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pengembangan lumbung pangan yang sedang dilakukan di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah agar dapat dijadikan contoh untuk daerah lainnya.

“Ini akan menjadi contoh nanti, kalau ini benar. Bisa dijadikan contoh semua provinsi. Sudah, datang kopi saja, tapi memang dalam sebuah skala yang luas, economic scale,” ujarnya.

Pengembangan kawasan lumbung pangan ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus menekan impor komoditas pangan yang selama ini dilakukan.

Diungkapkan, saat ini harga yang tidak kompetitif antara komoditas pangan lokal dengan komoditas impor membuat para petani berhenti menanam komoditas pertanian seperti kedelai, tebu, jagung, dan bawang putih.  

“Kalau harga tidak kompetitif, ya akan sulit kita bersaing. Sekali lagi, ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Cari lahan yang cocok untuk kedelai, tapi jangan hanya 1-2 hektare, 10 hektare  tapi 100 ribu hektare, 300 ribu hektare, 500 ribu hektare, 1 juta hektare,” ujarnya.

Pada kesempatan itu,  Presiden Jokowi juga meminta dievaluasi  kebijakan di sektor pertanian, salah satunya adalah subsidi pupuk yang dinilai belum mampu berkontribusi signifikan pada peningkatan di sektor pertanian.

“Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar Rp 33 triliun, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah, ada nggak benar di situ,” katanya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Berita Terkait

Menko Luhut Minta Rencana Induk Food Estate Tuntas April

Food Estate dan Pemberdayaan Petani Diharapkan Dukung Ketahanan Pangan Kedelai

Presiden Jokowi Minta Perizinan Lahan 'Food Estate' Dipercepat

PUPR Targetkan Food Estate dan Pariwisata Super Prioritas Selesai 2021