Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP

SELAMATKAN POTENSI KERUGIAN NEGARA RP66 MILIAR LEBIH

Pemerintah Gagalkan Penyelundupan 11,77 Juta Ekor Benih Lobster

Damiana Simanjuntak, Rabu, 9 Oktober 2019 | 17:07 WIB

JAKARTA, investor.id - Sejak tahun 2015 hingga 5 Oktober 2019, pemerintah menggagalkan upaya penyelundupan 11.774.926 ekor benih lobster. Melalui penanganan pelanggaran atas 272 kasus, oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 61 kasus, Polri 176 kasus, TNI AL 19 kasus, dan Bea Cukai 16 kasus.

Dalam operasi penanganan tersebut, pada tahun 2015, upaya penyelundupan sebanyak 545.953 ekor benih lobster berhasil digagalkan. Lalu, tahun 2016 sebanyak 1.346.484 ekor, tahun 2017 sebanyak 2.199.995 ekor, tahun 2018 sebanyak 2.532.006 ekor, dan sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2019 sebanyak 5.150.488 ekor.

Dari angka itu, nilai benih lobster yang dapat diselamatkan pada tahun 2015 ditaksir mencapai Rp 27,29 miliar, tahun 2016 senilai Rp 71,70 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 330,79 miliar, tahun 2018 sebanyak Rp 463,42 miliar, dan Januari-5 Oktober 2019 sebesar Rp 733,67 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, saat ini modus penyelundupan benih lobster berubah. Dari pelaku yang tadinya hanya berusaha menyelundupkan dalam jumlah kecil, beralih ke mafia dengan jumlah besar.

"”Ini ironi memang. Di satu sisi, pemerintah memiliki pekerjaan rumah memperbaiki sistem logistik. Di sisi lain, mafia ini memiliki sistem logistik yang canggih. Pemain besar berkonsolidasi, mengelola pengepul yang lebih banyak dan terorganisir. Mereka bisa mengirimkan dalam jumlah banyak, makanya bisa sekali operasi penanganan, bisa banyak juga. Dan, mereka sudah tidak menggunakan pesawat lagi," kata Susi saat jumpa pers Penyerahan Penghargaan Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (9/10).

Konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Idham Azis, Danlantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Hermanto, dan Kepala BKIPM Rina, di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP
Konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Idham Azis, Danlantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Hermanto, dan Kepala BKIPM Rina, di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP


Karena itu, kata Susi, pemerintah akan menginvestigasi kemungkinan keterlibatan oknum penegak hukum. Pasalnya, ujar dia, pelanggaran hukum yang berani melakukan penyelundupan dalam jumlah besar, kemungkinan besar mendapat perlindungan dari oknum.

"Kami melihat adanya unsur keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Mereka berani main besar ini pasti ada proteksi. Ini oknum yang akan kita bereskan. Harus kita investigasi. Karena tidak mugkin bisnis ilegal bisa menjadi begitu besar kalau tidak ada oknum aparat penegak hukum yang melindungi," kata Susi.

Benih Lobster. Foto: dok. KKP
Benih Lobster. Foto: dok. KKP


Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKIPM Rina mengatakan, keberhasilan pemerintah menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster terutama karena dukungan dan koordinasi bersama Kepolisian RI, TNI AL, dan Bea Cukai.

Selanjutnya, kata dia, benih lobster hasil penanganan penggagalan penyelundupan kemudian dilepasliarkan.

"Koordinasi ini menjadi sangat baik di tahun-tahun terakhir setelah kami melakukan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi semakin intensif dengan instansi terkait. Antara lain Polri, TNI AL, serta Bea dan Cukai. Karena itu, jumlah yang berhasil digagalkan penyelundupannya semakin besar. Yang tadinya hanya sekitar 20-30 ribu ekor, sekarang ratusan ribu ekor," kata Rina.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP

Khusus tahun 2019, kata Rina, sejak awal tahun hingga tanggal 5 Oktober, tercatat ada 63 kasus pelanggaran. Yang terdiri dari 11 kasus ditangani oleh BKIPM, 34 kasus oleh Polri, 15 kasus oleh TNI AL, serta 3 kasus ditangani oleh Bea dan Cukai.

"Terhadap 63 kasus yang telah ditangani tersebut, jumlah total benih lobster yang berhasil diselamatkan selama sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2019 ada sebanyak 5.150.488 ekor. Dengan estimasi nilai yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 733,67 miliar. Jumlah kasus tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 75 kasus. Tapi, dari segi volume, tahun 2018 tercatat hanya 2.532.006 ekor benih lobster, dengan nilai ditaksir mencapai Rp 463,42 miliar. Keberhasilan ini berkat kerja sama semua aparat di lapangan mendukung pencegahan penyelundupan benih lobster yang banyak keluar dari Jambi dan sumbernya di Jawa Barat," kata Rina.

Konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Idham Azis, Danlantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Hermanto, dan Kepala BKIPM Rina, di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP
Konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Idham Azis, Danlantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Hermanto, dan Kepala BKIPM Rina, di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP

Rina mengatakan, upaya penyelundupan benih lobster dikenakan sangkaan pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU No 31/2004 tentang Perikanan Jo UU No 45/2009 tentang Perubahan atas UU No 31/2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 KUHP. Bahwa, setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Konferensi pers Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP
Konferensi pers Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP


Dan, pasal 88 UU No 31/2004 tentang Perikanan. Bahwa, setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Idham Azis, Danlantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Hermanto, dan Kepala BKIPM Rina, di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP
Konferensi pers yang dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Idham Azis, Danlantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Hermanto, dan Kepala BKIPM Rina, di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Foto: KKP


Serta, pasal 31 ayat (1) UU No 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Bahwa, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 150 juta.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA