Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pemerintah Jamin Kepastian Usaha Sektor Kehutanan

Jumat, 5 Desember 2014 | 10:31 WIB
Alex Dungkal dan Emral Ferdiansyah

JAKARTA-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menjamin kepastian usaha di sektor kehutanan dan siap melindungi korporasi kehutanan dari semua risiko yang buruk.

“Jika pemerintah sudah menerbitkan izin ke pihak ketiga, pastinya harus menjamin kepastian usaha mereka,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Selama ini, kata Menhut, industri kehutanan menjadi sektor yang diperhitungkan karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi di sektor ini harus dilindungi karena menyerap banyak tenaga kerja.

Menhut memastikan, dirinya tidak ditunggangi kepentingan kelompok tertentu yang menginginkan industri kehutanan tidak kompetitif. “Justru saya berdiri didepan dan siap membantu korporasi. Hanya caranya sedikit berbeda dengan melibatkan banyak pihak. Sambil mencari masukkan, saya juga mengingatkan pihak-pihak tersebut tentang pentingnya menjaga keberlangsungan industri  kehutanan,” kata Siti Nurbaya.

Menhut menambahkan,  pemerintah sangat mengharapkan masukkan dari semua pihak terutama para pakar. Sebenarnya sejak awal sudah ada keterlibatan para beberapa pakar dalam persoalan gambut. Saat ini saya juga tengah meminta masukkan dari UGM dan IPB terkait persoalan kedalam gambut 40 cm sambil terus melakukan perbaikan.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron harus membatasi masukkan dari setiap pemangku kepentingan (stakeholder) agar dalam setiap keputusan yang diambil lebih konsisten, adil dan tidak mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu

Menurut Herman, tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) stakeholder yang selama ini masih abu-abu juga harus dipertegas. Misalnya,  dalam persoalan kebakaran lahan dan pemanfaatan gambut, peran LSM sebaiknya dibatasi pada advokasi masyarakat.
LSM  mempunyai kemampuan berinovasi, adaptasi dan lebih fleksibel dalam merespon kebutuhan masyarakat.

“Karena itu advokasi kepada masyarakat seperti larangan tidak membakar sebaiknya diserahkan kepada LSM. Sementara itu, masalah penanganan lingkungan terkait kebakaran dan pemanfaatan gambut sebaiknya diserahkan kepada para pakar dan akademisi,” kata Herman.   
                           
Herman mengakui, selama ini terjadi tumpang tindih pendapat sehingga melahirkan banyak konflik. “Subtansi penyelesaiannya menjadi tidak tuntas karena tidak ada pembagian tupoksi yang jelas.”

Lebih jauh Herman mengatakan, pihaknya senang dan mengharapkan kunjungan Jokowi ke Riau membawa perbaikan bagi persoalan kebakaran lahan di Riau.

Sementara itu, Sekjen Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Suwardi mengatakan, pihaknya siap membantu pemerintah jika diminta pendapatnya soal penanganan lahan gambut.

“Pada prinsipnya, kami ingin membantu pemerintah untuk meluruskan sejumlah persepsi yang salah terkait penanganan lahan gambut,” kata Suwardi. (*/hrb)

Editor : herry barus (herrybarus@yahoo.com.au)

BAGIKAN