Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Pemerintah Masih Sulit Atasi Illegal Logging

Rabu, 4 Februari 2015 | 11:35 WIB
ah

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengakui bahwa pembalakan liar atau illegal logging dan segala asosiasinya hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah paling besar yang harus diatasi. Pasalnya proses tindakan yang sudah masuk ranah kriminal itu dinilai sudah berevolusi begitu rupa sehingga penanganannya harus dilakukan dengan koordinasi yang baik dengan instansi terkait, khususnya dengan aparat penegak hukum.


Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menjelaskan walaupun sudah tidak terlalu menonjol dalam 100 hari kerja Kementerian LHK, namun dia masih menerima laporan langsung adanya illegal logging dari masyarakat, terutama di kawasan Papua dan Kalimantan. Dia juga mengaku pihaknya beserta aparat penegak hukum sudah melakukan upaya penangkapan pelaku illegal logging namun gagal karena mereka terorganisir.


“Waktu itu saya mendapat sms dari masyarakat adanya illegal logging di Papua. Kami sudah melakukan pengamatan dan memetakan lokasi jalur kayunya. Namun ketika akan dilakukan penangkapan saya heran ternyata sudah mereka tidak ada, lokasinya juga sudah rapih, padahal kami melakukan operasi diam-diam,” ungkap Siti dalam acara “Refleksi Kerja 100 hari Kementerian LHK dikantornya, Jakarta, Selasa (3/2). Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro, Anggota Komisi VII DPR RI Satya Yudha, sejumlah pimpinan LSM kehutanan dan masyarakat adat.


Menurut Siti pembalakan liar sulit untuk diberantas habis karena terkendala berbagai hal, yang diantaranya adalah hukuman untuk pelaku yang masih minim, sehingga tidak memiliki efek jera, kapasitas sumberdaya manusia (SDM) Penegak Hukum Kehutanan (Polhut dan PPNS) masih belum cukup kuat baik kuantitas maupun kualitasnya, belum banyak kasus yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi (tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan sikap euforia reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah.


Lebih lanjut Siti menjelaskan perkembangannya, illegal logging kemudian berasosiasi dengan persoalan izin yang tumpang tindih antara izin kebun, hutan tanaman industri (HTI) dan izin tambang, sehingga menjadi lebih kompleks. Hal ini dinilai menimbulkan kendala perbedaan pemahaman terkait status legal (penunjukan dan penetapan) kawasan yang belum terpadu, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap penggunaan kawasan hutan, masalah penataan batas kawasan hutan serta konflik lahan yang didorong kemiskinan sekaligus pendidikan masyarakat yang rendah dan ketimpangan penguasaan lahan.


“Untuk itu diperlukan langkah-langkah ke depan seperti melakukan represi atas kejadian illegal logging yang terorganisir, perlunya peningkatan kapasitas SDM Polhut dan PPNS melalui diklat kedinasan dan profesi, penyempurnaan kelembagaan Polhut dan PPNS, peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak penagak hukum terkait, meningkatkan kesejahteraan terhadap Polhut dan PPNS serta mengusulkan penyempurnaan sistem penganggaran,” jelasnya. (wyu/gor)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN