Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Industri sawit  Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Foto ilustrasi: IST

Industri sawit Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Foto ilustrasi: IST

Pengembangan Sawit di Papua dan Papua Barat Perlu Tingkatkan Kapasitas SDM

Senin, 23 November 2020 | 09:16 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Pengembangan sawit di Papua dan Papua Barat perlu peningkatan kapasitas SDM petani secara besar-besaran, dengan memanfaatkan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan, selain untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dana BPDPKS juga diprioritaskan untuk pengembangan SDM terutama di Papua dan Papua Barat, keduanya merupakan wilayah penting sawit untuk Indonesia Bagian Timur.

Saat ini banyak investor mulai melirik Papua dan Papua Barat untuk membangun perkebunan sawit untuk itu perlu peningkatan kapasitas SDM, Pemerintah Daerah juga diminta aktif agar terlibat dalam pembentukan SDM sawit yang hebat di Papua dan Papua Barat.

Luas total kebun kelapa sawit saat ini mencapai 16,38 juta hektar dan luas kebun sawit rakyat mencapai 6,72 juta hektar, Undang Undang Cipta Kerja memberikan kesempatan investasi seluas luasnya tetapi juga melindungi petani dengan perusahaan wajib membangun kebun masyarakat seluas 20% dari total luas lahan yang diusahakan.

“Implementasi fasilitas kebun masyarakat ini belum optimal dan harus tetap didorong bersamaan dengan peningkatan kapasitas SDM,” ujar dia di Jakarta, Senin (23/11).

Kemitraan pola baru berbasis pada korporasi petani dengan luas lahan 1.000 hektar, petani harus dilibatkan dalam kelembagaan, tidak hanya peningkatan kapasitas teknisnya tetapi juga kapasitas usahanya.

Staf Khusus Presiden Bidang Papua dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya mengatakan sekarang sudah banyak yang dibangun di Papua, misalnya jalan Jayapura ke Wamena.

Ia meminta agar dibentuk satuan tugas yang terdiri dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, PemProv dan Pemkab dan tokoh agama untuk membangun Papua.

Ia banyak menyelesaikan masalah antara masyarakat adat dengan perusahaan kelapa sawit, masyarakat adat jadi terlibat dalam pengelolaan perkebunan. Di Keroom, masyarakat adat sudah ada yang menjadi petani plasma dengan luas 4 hektar.

Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Anwar Suhari mengatakan PSR di Papua sudah keluar 1 rekomendasi teknis, 131 pekebun dengan luas lahan 265,74 hektar.

Dana tersalur mencapai Rp 6,64 miliar, realisasi PSR mencapai Rp 6,37 miliar, sedangkan di Papua Barat terdapat 4 rekomendasi teknis, 767 pekebun, luas lahan mencapai 1.544 hektar dan dana tersalur mencapai Rp 44,61 miliar dan terealisasi mencapai Rp 5,82 miliar.

Pihaknya juga mendorong program pembangunan SDM dengan pemberian beasiswa bagi anak petani.   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN