Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono

Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono

Perusahaan Sawit Punya Kantor di Luar Negeri, Gapki Bilang Begini  

Jumat, 27 Mei 2022 | 19:23 WIB
Herman (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menegaskan, perusahaan sawit yang berkantor di luar negeri tetap mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk soal perpajakan. Pasalnya untuk mendapatkan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan, perusahaan penanaman modal asing (PMA) harus berbadan hukum Indonesia dan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan akan melakukan audit secara menyeluruh terhadap perusahaan minyak kelapa sawit. Ia juga menegaskan perusahaan minyak kelapa sawit wajib memiliki kantor pusat di Indonesia lantaran selama ini banyak perusahaan minyak kelapa sawit besar yang berkantor pusat di luar negeri, sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pajak.

“Sebenarnya kan untuk PMA, untuk mendapatkan izin HGU, semua PMA harus berbadan hukum Indonesia, tidak ada yang berbadan hukum asing.  Artinya dengan berbadan hukum Indonesia, semua akan mengikuti aturan di Indonesia, sama saja dengan PMDN (penanaman modal dalam negeri). Masalah perpajakan, pasti juga mengikuti aturan di Indonesia, bukan aturan di mana dia punya negara, walaupun dia PMA. Jadi saya rasa mereka tidak akan lari (dari pajak) karena berbadan hukum Indonesia, aturannya mengikuti aturan Indonesia,” kata Eddy Martono, Jumat (27/5/2022).

Eddy juga menegaskan, Gapki akan mendukung rencana pemerintah yang akan melakukan audit terhadap semua perusahaan yang mengelola hasil kelapa sawit. Eddy juga melihat kegiatan audit tersebut bisa memberi dampak positif bagi industri kelapa sawit di Indonesia.

“Kita berharap setelah diaudit, semuanya jadi clear. Datanya clear terkait berapa luas kebun yang sebenarnya, berapa produksinya, semuanya, sehingga nanti kalau datanya sudah sesuai, ketika mengambil kebijakan akan lebih bagus,” kata Eddy.

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN