Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) bertemu dengan ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti untuk membahas sejumlah persoalan yang dihadapi para petani sawit pada  Kamis (3/6) malam.

Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) bertemu dengan ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti untuk membahas sejumlah persoalan yang dihadapi para petani sawit pada Kamis (3/6) malam.

POPSI Bertemu Ketua DPD-RI Membahas Masalah Petani Sawit

Jumat, 4 Juni 2021 | 15:55 WIB
Imam Suhartadi (imam.suhartadi@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) bertemu dengan ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti untuk membahas sejumlah persoalan yang dihadapi para petani sawit. Dalam pertemuan Kamis (3/6/) malam, petani sawit mengatakab bahwa mereka tidak mendapatkan fasitas pelatihan dari pemerintah.

Selain itu, petani juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah juga selalu ditekan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan program sawit berkelanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), tetapi dari sisi anggaran tidak ada dukungan pusat.

Padahal, pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) mengelola dana yang begitu besar sekitar Rp 60 triliun sampai tahun 2020 melalui pungutan sawit yang tentunya ini adalah dana daerah atau dana hasil keringat petani sawit. 

Pertemuan antara POPSI, yang beranggotakan Apkasindo Perjuangan, Aspekpir, Jabsbi, dan SPKS dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) ini dilakukan dalam rangka membahas permasalah petani sawit di 24 provinsi serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan petani sawit. 

Dalam pertemuan itu, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, kehadiran petani melalui POPSi adalah untuk mengadukan permasalahan petani sawit ini.

"Sudah saatnya pemerintah pusat memperhatikan petani sawit, daerah, provinsi, dan kabupaten pengahasil sawit. Percuma negara selalu membanggakan ada sekitar Rp 300 triliun pendapatannya dari sektor sawit, tetapi petani dan daerah penghasil sawitnya tidak diperhatikan, " tegas Darto. 

Selain itu Darto juga menjelaskan keberadaan Lembaga BPDPKS yang dibentuk oleh Presiden Jokowi tahun 2015 dengan cita-cita mendukung sawit berkelanjutan dan petani sawit di Indonesia.

Menurutnya, lembaga tersebut saat ini sudah salah dijalankan karena hanya mendukung kepentingan dan bisnis pengusaha biodiesel B30. 

"Sampai saat ini, total dana pungutan BPDPKS Rp 57,3 Triliun itu diberikan ke pengusaha biodiesel, di mana dana itu seharusnya bisa kembali ke petani untuk peningkatan sumberdaya manusia dan daerah penghasil sawit dalam bentuk dana perimbangan, insentif, sampai untuk perbaikan insfrastruktur yang rusak dari kegiatan perkebunan sawit itu, " lanjut Darto. 

Sementara itu Gamal Nasir, Ketua Dewan Pembina POPSI, mengatakan bahwa saat ini petani sawit melalui POPSI sangat mendukung ISPO sesuai dengan Pepres 44 tahun 2020. Empat tahun lagi petani diwajibkan untuk mengikuti ISPO untuk itu pemerintah daerah dan pusat harus segera all out untuk melakukan pembinaan, di sini sangat dibutuhkan dukungan DPDRI agar disampaikan kepada pemrintah pusat dan daerah. 

"Selain itu perlunya ada revisi UU NO 33 tahun 2004 terkait dengan perimbangan keuangan karena belum memasukan sawit di dalamnya. Padahal perikanan dan kehutanan yang nilai devisanya kecil sudah masuk, kalau sawit bisa dimasukan maka akan ada dampaknya pada daerah penghasil sawit dan kepetani sawit," kata Gamal. 

Alfian Alrahman Ketua Apkasindo Perjuangan meminta agar DPDRI bisa menyampaikan kepada Presiden agar dana hibah program Peremajan Sawit Rakyat (PSR). Untuk petani sawit, kata Alfian, dinaikkan dari 30 juta saat ini menjadi 60 juta agar kedepanya petani tidak di bebani lagi dengan kredit ke bank untuk membangun kebun.

Selain itu dia meminta agar kelembagaan BPDPKS yang di dalamnya ada pengusaha-pengusaha sawit segera dilakukan perbaikan dan perlunya pelibatan perwakilan petani sawit di dalamnya.   

Ketua DPDRI didampingi Ketua Komite III Silvana Murni, Ketua Komite IV Sukiryanto, Bustami Zainudin (senator Lampung) dan Evi Apita Maya (senator NTB), menyatakan siap menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Komite II yang membidangi pertanian dan perkebunan.

Selain itu juga akan dilakukan rapat dengan pemerintah mulai dari Kementerian Keuangan dan BPDPKS, termasuk menyurat ke Presiden. 

LaNyalla Mattalitti menjelakan bahwa saat ini dia sudah berkunjung ke 22 Provinsi daerah penghasil sawit dan dia mendengar keluhan sama, baik dari petani maupun dari pemerintah daerah. 

Silvana Murni Anggota DPD berharap  program biodiesel B30 bisa melibatkan BUMN seperti PTPN. Hal ini bisa menjadi persoalan yang akan didiskusikan antara DPDRI dengan pemerintah. 

Sementara itu Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengatkan perlunya ada pengawasan kepada Lembaga BPDPKS agar Lembaga ini berjalan sesuai dengan cita-cita awal untuk mendukung petani sawit, selain itu juga saat ini DPD Bersama dengan gubernur sementara membicarakan agar ada dana perimbangan yang adil antara daerah dan pusat di sektor sawit.

Editor : Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

BAGIKAN