Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fluktuasi harga Beras

Fluktuasi harga Beras

SAMPAI 2024

RI Targetkan Ekspor Beras 1 Juta Ton

Ridho Syukra/Tri Listiyarini, Rabu, 12 Februari 2020 | 18:36 WIB

JAKARTA, investor.id -Indonesia menargetkan ekspor beras sebesar 1 juta ton sepanjang 2020-2024. Ekspor beras telah diinisiasi sejak 2019 dengan volume dan nilai yang masih sangat kecil, namun mulai tahun ini ekspor komoditas tersebut mulai digenjot habis-habisan dengan target 100 ribu ton senilai US$ US$ 192,37 juta. Ekspor beras nasional menyasar negara tetangga yakni Papua Nugini, Timor Leste, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura, namun pasar yang lebih global juga dijajaki yakni Taiwan, India, Prancis, Tiongkok, dan Arab Saudi.

Berdasarkan proyeksi peningkatan ekspor beras 2020-2024 yang dibuat Kementerian Pertanian (Kementan), tahun ini ekspor beras ditargetkan 100 ribu ton (US$ 192,37 juta), pada 2021 sebesar 150 ribu ton (US$ 285,17 juta), pada 2022 sebesar 200 ribu ton (US$ 371,20 juta), pada 2023 sebesar 250 ribu ton (US$ 457,24 juta), dan pada 2024 sebesar 300 ribu ton (US$ 543,27 juta). Kenaikan target ekspor beras itu sejalan dengan meningkatnya target produksi padi, pada 2020 produksi padi ditargetkan 59,10 juta ton gabah kering giling (GKG), pada 2021 sebesar 62,50 juta ton, pada 2022 sebesar 65 juta ton, pada 2023 sebesar 71,50 juta ton, dan 2024 sebesar 74 juta ton.

Dalam bahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2020, eksportir yang siap mengekspor beras adalah CV Kota Makmur, Bloom Agro, Cristina Moniz, Siti Marni, Nana, Maun Bares, PT Sejati Makmur, PT Biogene, BB Sukamandi, PT Andini, Rini Shinta, dan Juliati Widjaja. Daerah pemasok ekspor beras adalah Wonogiri, Boyolali, Merauke, Malaka, Sanggau. TTU, Sambas, Cianjur, Kupang, Tangerang, Belu, Yogyakarta, Deli Serdang, Sleman, dan Mojokerto. Produk yang diekspor berupa beras, beras ketan, benih, dedak, beras campuran, dan bunga.

Syahrul Yasin Limpo. Foto: IST
Syahrul Yasin Limpo. Foto: IST

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meyakini surplus beras nasional tahun ini akan meningkat sehingga ekspor beras bisa leluasa dilakukan. Sekitar Maret 2020 terjadi musim panen beras dan akan menghasilkan 5-7 juta ton beras sehingga ada surplus bagi Indonesia. Dengan surplus tersebut, Indonesia berencana mengekspor beras, salah satunya ke Tiongkok. Rencana ekspor beras ke Tiongkok masih tetap berjalan meskipun saat ini Negeri Tirai Bambu tersebut terkena wabah Virus Korona. “Ekspor beras perlu dilakukan sesuai amanat Presiden Joko Widodo sebab ekspor beras akan menambah devisa negara dan meningkatkan daya saing,” ujar SYL.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menjelaskan, untuk merealisasikan target ekspor beras nasional maka Ditjen Tanaman Pangan Kementan meluncurkan Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Korporasi (Propaktani). Dalam Propaktani komoditas padi, komoditas padi dikembangkan di 116 kawasan dengan luas 8.500 hektare (ha) per kawasan yang terbagi menjadi 2.000 klaster dan per klaster terdiri 500 ha. Total target pengembangan komoditas padi melalui Propaktani mencapai 1 juta ha. Khusus 2020, melalui Propaktani sasaran produksi padi adalah 59,15 juta ton (kerangka sampel area/KSA) atau naik 2,30% per tahun, penyerapan tenaga kerja mencapai 3 juta ha untuk 1 juta ha, dan dihasillkan 2.000 pengusaha pada 2.000 klaster.

BPS
Badan Pusat Statistik. Foto ilustrasi: IST

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) justru mencatat terjadinya penurunan produksi beras sepanjang 2019 sebesar 2,63 juta ton (7,75%) menjadi 31,31 juta ton dari 2018 yang sebesar 33,94 juta ton. Penurunan realisasi produksi beras tersebut seiring merosotnya produksi padi sepanjang 2019 hingga sebesar 4,60 juta ton (7,76%) menjadi 54,60 juta ton gabah kering giling (GKG) dari 2018 yang sebesar 59,20 juta ton GKG, hal ini merupakan dampak penurunan luas panen hingga 700.050 hektare (ha) atau 6,15% menjadi 10,68 juta ha pada 2019 dari 2018 yang seluas 11,38 juta ha. Konversi gabah ke beras menggunakan angka 64,02%.

Kendati menurun, kata Kepala BPS Suhariyanto, produksi beras naasional masuh surplus meskipun volumenya mengalami penyusutan. Surplus beras pada 2018 masih sebesar 4,37 juta ton, namun pada 2019 turun menjadi 1,53 juta ton. Perhitungan surplus tersebut didasarkan pada kebutuhan beras tahun ini yang mencapai 29,60 juta ton. “Memang masih surplus tapi lebih kecil dari 2018. Harapannya, tahun ini cuaca lebih baik sehingga produksi juga lebih baik lagi,” kata dia.

Anggaran Sarana Pertanian

Pada bagian lain, Kementan juga menyiapkan alokasi dana Rp 3,50 triliun pada tahun ini untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Program prioritas utama Kementan sangat banyak, salah satunya membangun infrastruktur pertanian, apabila infrastruktur pertanian sudah maju maka akan berdampak positif terhadap sektor pertanian itu sendiri.

Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Mulyadi Hendiawan mengatakan, dalam membangun sarana dan prasarana pertanian, Kementan berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR). “Kami sudah siapkan alokasi dana Rp 3,50 triliun untuk kemajuan infrastruktur pertanian,” ujar dia di Jakarta, Selasa (11/2). Salah satu infrastruktur yang sudah diluncurkan adalah Agriculture War Room (AWR) yang merupakan pusat teknologi data pertanian.

AWR diharapkan menjadi jembatan informasi bagi pengambil kebijakan dengan para petani dan penyuluh di lapangan. AWR juga akan menjadi pusat kendali dan pemantauan secara real time kondisi pertanaman dan pertanian. AWR memang sudah canggih karena memang sengaja dibentuk untuk menuju sektor pertanian yang lebih maju dan modern. AWR sudah terintegrasi di daerah sehingga pemantauan dan pengawasan pertanian lebih mudah dan lebih efisien. Pembangunan infrastruktur pertanian harus merata tidak boleh setengah-setengah dan harus sampai ke daerah. “Dengan alokasi dana Rp 3,50 triliun diharapkan bisa dirasakan di daerah dan membuat pertanian maju dan modern. Jika sektor pertanian sudah maju maka akan mempengaruhi produksi dan hasil produksi bisa diekspor sehingga menambah devisa negara.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA