Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Foto ilustrasi perumahan: IST

Foto ilustrasi perumahan: IST

Rumah Rakyat dan Rumah Dinas akan Manfaatkan Tanah Negara

Imam Mudzakir, Rabu, 15 Januari 2020 | 16:37 WIB

Jakarta, investor.id-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap memanfaatkan tanah milik pemerintah untuk pembangunan perumahan rakyat (public housing) dan rumah negara. Untuk itu, Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikan program penyediaan perumahan tersebut.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti RPJMN 2020–2024 dan implementasi 1 Juta Public Housing yang merupakan major project penyediaan perumahan di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut juga dibahas mengenai identifikasi potensi dan mekanisme pemanfaatan tanah milik pemerintah untuk lokasi pembangunan public housing dan rumah negara. “Pemerintah perlu menyediakan public housing dan rumah negara untuk masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanah milik pemerintah yang banyak tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia,” ujar Khalawi dalam siaran pers, Rabu (15/1).

Menurut Khalawi, permasalahan mengenai keberadaan rumah dinas saat ini kerap menjadi polemik di masyarakat. Banyak rumah dinas yang kini berubah fungsi dan dikuasai oleh pihak keluarga, bukan oleh pegawai yang bersangkutan. “Banyak keluarga pensiunan yang tinggal di kompleks rumah dinas merasa seperti diusir dari tempat tinggalnya. Padahal sebenarnya rumah dinas itu merupakan hak bagi pegawai selama mereka bertugas, sedangkan ketika mereka pensiun maka rumah tersebut harus dikembalikan ke negara,” tandasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan agar aset tanah negara yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia dapat digunakan untuk lokasi pembangunan rumah dinas bagi ASN. “Pembangunan rumah dinas dapat dilakukan secara vertikal di kota-kota besar. Rumah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang bersangkutan hingga memasuki masa pensiun dan harus ada aturan yang harus dipatuhi,” jelas dia.

Khalawi menjelaskan, pemerintah melalui Program Sejuta Rumah (PSR) akan terus berupaya mewujudkan pembangunan perumahan untuk masyarakat. Pembangunan public housing dan rumah negara tersebut juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mempercepat penyediaan lebih dari 1,5 juta rumah layak bagi ASN/TNI/Polri, beberapa waktu lalu. “Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam penyediaan rumah bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyatakan dukungannya terhadap upaya pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rumah bagi ASN. Menurutnya, pengelolaan aset negara harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat mensejahterakan masyarakat. “Kami mendukung pemanfaatan aset Kementerian Keuangan untuk public housing dan rumah negara," ujar dia.

Namun, jelasnya, pengelolaannya harus dilakukan oleh negara dan perlu konsep pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan. "Ada tanah Eks BPPN seluas 17 hektar (Ha) di daerah Kalimalang yang dapat dimanfaatkan sebagai pilot project pembangunan public housing dan rumah negara tersebut,” kata dia.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN