Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Foto: IST

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Foto: IST

Susi: Pembatasan Eksploitasi untuk Memacu Produktivitas

Damiana Simanjuntak, Selasa, 10 September 2019 | 22:19 WIB

JAKARTA, investor.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pengaturan dan pembatasan eksploitasi sumber daya alam (SDA) dibutuhkan untuk memacu produktivitas. Terbukti, kata dia, sejak pelarangan kapal asing hingga pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, unregulated/ IUU fishing), jumlah stok ikan di perairan Indonesia bertambah signifikan.

Selain itu, lanjut Susi, jarak melaut nelayan untuk menangkap ikan semakin dekat dari pantai, dengan ukuran ikan lebih besar, juga lebih banyak.

Ikan, menurut Susi, menjadi sumber protein tinggi dan murah yang dapat diakses seluruh masyarakat. Untuk itu, kata dia, harus dijaga keberlanjutannya. Sebab, ujar dia, populasi penduduk bertambah setiap tahunnya. Sementara, pemerintah harus selalu menjaga tersedianya lapangan pekerjaan. Dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan intelektual unggul untuk memenangkan persaingan global.

Di sisi lain, lanjut Susi, perairan Indonesia diuntungkan oleh iklim ekuator, sehingga suhu hampir sama sepanjang tahun. Dilewati oleh arus perairan 4 samudera, yang membawa sumber daya kaya nutrisi. Jika sumber daya ikan di perairan Indonesia terus dieksploitasi, kata dia, akan semakin habis. Susi mencontohkan, negara-negara yang mulai kehabisan sumber daya ikan, seperti Vietnam, akhirnya melakukan IUU fishing di perairan Indonesia.

Karena itu, ujar Susi, perang di masa depan tidak lagi sebatas ideologi dan politik. Tapi, akan lebih dipicu oleh sumber pangan dan kecukupan energi.

"Sementara, hingga 99,7% wilayah perbatasan Indonesia itu di laut. Terbuka, dan tidak mungkin dibentengi fisik. Kita hanya bisa mengandalkan UNCLOS. Di satu sisi, saya tahu, mobilisasi logistik senjata maupun kegiatan ekonomi tersebunyi, banyak melalui laut dan lolos. Penting bagi kita menjaga laut dengan segala instrumen dan peraturan. Karena laut tidak bisa dibentengi fisik, harus ada peraturan dan kebijakan yang menakutkan dan punya efek jera," kata Susi saat acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa (10/9).

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Susi dengan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius dan dengan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko.

Gedung LIPI di Jakarta. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana
Gedung LIPI di Jakarta. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana


Menjaga laut, kata dia, membutuhkan komitmen, kesepahaman bersama, dan satu komando. Dengan demikian, kata dia, secara bersama dapat menghalangi dan mencegah masuknya paham-paham radikal terorisme. Yang dapat mengganggu ketenangan, perdamaian, dan pembangunan negara.

"Pengusaha kadang hanya memikirkan mengambil sebanyak mungkin selagi mampu dan sesegera mungkin. Padahal, kalau semua dieksploitasi, sumber daya laut yang dapat diperbarui pun akan habis. Karena itu, pemerintah membuat pengaturan dan membatasi eksploitasi SDA, termasuk ikan. Supaya ada waktu bagi ikan untuk tumbuh dan berkembang biak," kata Susi.

Untuk itu, Susi berharap, LIPI bisa membuat penelitian dan memberi pendapat ilmiahnya atas kebijakan-kebijakan KKP.

"Supaya masyarakat dan pengusaha tahu dan paham. Jangan seperti sekarang, banyak akademisi dimanfaatkan pengusaha untuk pembenaran. Pakar-pakar universitas ada yang bilang trawl dan cantrang berbeda, karena satu diseret, satunya lagi ditarik. Dimana, cantrang yang di Indonesia sekarang itu panjangnya minimal 6 kilometer (km), digunakan kapal di atas 70 GT. Dan, kalau disebar, akan menyentuh sampai dasar laut san menghabiskan ikan, termasuk rucah. Di Pantura, Jawa itu, salam laut nggak lebih dari 100 meter," kata Susi.

Selain itu, Susi menambahkan, keberadaan kapal-kapal ikan asing di perairan Indonesia sebelumnya tidak hanya mengeksploitasi sumber daya ikan nasional. Tapi, kata dia, juga dimanfaatkan sebagai sarana tindak kejahatan seperti penyelundupan senjata dan narkoba, juga perdagangan dan perbudakan manusia.

"Karena itulah KKP tidak mau kompromi dengan kapal asing. Dulu, ada 5 ribuan kapal Thailand di sini. Free ride. Digunakan juga untuk logiatik amunisi, suplai senjata GAM. Juga, masuknya bom-bom ikan dari Filipina ke Sulawesi Utara, ke Poso. Bawa senjata. Beberapa kali ada penangkapan kapal ilan bawa narkoba," kata Susi.

Karena itu, dia mengharapkan, perdagangan bahan-bahan peledak untuk bom ikan harus diberantas. Bahan-bahan itu, kata dia, juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan lembuat bom. Yang kemudian bisa disalahgunakan oleh orang atau kelompok terpapar paham radikal terorisme.

"Hingga 99,9% nelayan pelaku destructive fishing menggunakan potasium sianida. Informasi yang kami dapat, 1 kelompok nelayan 10 orang itu bisa menggunakan 3 kilogram (kg) pil konsentrat potasium sianida untuk menangkap ikan. 1 pil bisa dilarutkan dalam 100-200 liter lalu disebar untuk mendapat 300 kilogram ikan. Ada juga yang pakai bom, dimana bahannya sama saja dengan bom yang lain. Kenapa perdagangannya masih diperbolehkan? Selama 4,5 tahun ini, saya cuma lihat kasus penangkapan suami istri mengimpor pupuk matahari dari Malaysia. Dan, 1 kasus suami istri yang memiliki 1.200 detonator di Makassar," kata Susi.

Jika tidak ada kepedulian memberantas praktik-praktik tersebut, kata dia, upaya radikalisme melalui laut akan semakin berkembang.

"Tempat-tempat biasa ditemukan pelaku bom ikan, di situ pasti ada kegiatan meracik bom yang berpotensi teroris. Kita harus peduli dan berkomitmen. Selain itu, sumber daya ikan kita akan semakin habis. Akhirnya, peningkatan kemiskinan mulai terjadi. Stop destructive fishing," kata Susi.

Secara terpisah, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia M Abdi Suhufan mengatakan, sebenarnya Bareskrim sudah mempunyai data rantai pelaku dan rantai material pupuk cap matahari asal Malaysia yang jadi bahan baku bom ikan. Dalam setahun terakhir, kata Abdi, tangkapan besar bahan-bahan desteuctive fishing berkurang. Abdi mengharapkan, hal itu mengindikasikan, penyelundupan pupuk menurun.

"Indikasi destructive fishing masih ada, terutama di Kepauan Spermonde di Sulawesi Selatan, Kepulauan Konawe di Sulawwesi Tenggara, Raja Ampat Papua Barat, dan Banggai Laut di Sulawesi Tengah. Pemerintah mesti memperketat patroli di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia yang merupakan pintu masuk bahan bom. Putus rantai materialnya. Hukuman pelaku destructive fishing perlu dimaksimalkan sesuai Undang-Undang (UU) No 45/2009 dengan ancaman 5 tahun. Data kami, rata-rata hukuman pelaku hanya 8 bulan," kata Abdi saat dihubungi, Selasa. 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA