Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

SVLK Berlaku untuk Hulu-Hilir Kehutanan

Investor, Rabu, 16 Desember 2015 | 13:32 WIB

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memberikan sinyal tidak akan melakukan tawar menawar atas penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK tidak hanya berlaku untuk pemanfaatan sumber daya hutan di sektor hulu, namun juga hilir kehutanan.


Alasannya, SVLK merupakan bukti pertanggung jawaban atas perilaku yang diyakini benar, sehingga sektor hilir yang memanfaatkan sumber daya hutan pun harus menjalankan SVLK. Siti Nurbaya mengakui, penerapan SVLK di sektor hilir kehutanan masih terjadi tarik ulur dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kemendag berpendapat, apabila SVLK sudah diterapkan di sektor hulu, seharusnya sektor hilir tidak lagi perlu SVLK.


Hingga saat ini, birokrasi di Kemendag tidak mau berdiskusi dengan birokrasi di Kementerian LHK. "Dalam argumennya, yang diminta Mendag kepada saya, agar mohon dipahami bahwa kalau hulu sudah legal, untuk apa hilirnya? Saya bilang begini, Bapak jangan berasumsi sendiri. Mari membahas bareng-bareng,” kata Siti usai peluncuran SIPUHH Self Assesment Berbasis TI di Jakarta, Selasa (15/12).


Untuk mengatasi hal tersebut, kata Siti, dirinya akan membicarakan perbedaan asumsi tersebut di tingkat menteri. Menteri LHK Siti Nurbaya pun sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya nanti akan bicara di tingkat menteri. Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, ini situasinya. Kami akan diskusikan, nggak bisa berasumsi sendiri. Sekarang duduk bareng saja nggak mau," kata Siti Nurbaya.


Karena itu, Siti mengatakan, Sistem Informasi Perizinan Usaha Hasil Hutan (SIPUHH) self assement berbasis teknologi dan informatika (TI) yang akan berlaku per 1 Januari 2016 akan ditingkatkan sehingga terkoneksi dengan SVLK. "Kami sudah berdiskusi, SIPUHH ini memang akan nyambung dengan SVLK dan tentu akan nyambung ke sistem ekspornya. Sistem ini memang akan masuk ke sistem di Bea Cukai dan Kemendag,” ungkap dia.


Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian LHK Ida Bagus Putera Parthama menambahkan, pemberlakuan SVLK di sektor hulu dan hilir dibutuhkan untuk menjamin kelegalan sumber daya hutan hingga menjadi produk siap pakai. "Memang selalu ditanya, kalau hulu sudah sah, kenapa hilirnya juga? Jawabanya, yang harus legal bukan hanya kayunya. Tapi perusahaannya, industrinya juga harus legal. Kalau perusahaan tidak punya NPWP apa benar?" kata Putera.


Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono menjelaskan, SIPUHH self assesment berbasis TI itu akan menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan yang langsung dicetak di lokasi. Dalam SVLK akan dikeluarkan dokumen V-Legal. Dokumen itu akan didukung dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dicetak langsung di lokasi. “Jadi, sertifkasi industri tetap diperlukan. Sertifikat industri itu yang disertifikasi. Kalau kayunya sah," kata Bambang. (eme)


Sumber : Investor Daily

BAGIKAN