Tahun 2021, Pemerintah Menaikkan Alokasi Pupuk Bersubsidi

JAKARTA, investor.id – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, tahun ini pemerintah akan menambah alokasi pupuk bersubsidi  menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair,  dibanding  tahun 2020 yang alokasinya mencapai  8,9 juta ton.

“Semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Pastinya petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah,” kata Mentan seperti dilansir  laman Sekretariat Kabinet, Senin (11/1/2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani, yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).   

Mentan telah menginstruksikan jajarannya untuk merapikan gerak lini di hilir subsidi pupuk.

“Tahun 2021 ini, kita benar-benar awasi terutama lini tiga dan empat atau dari distributor ke agen, di kecamatan dan desa. Kalau bisa jalan di sini, ketersediaan pupuk bersubsidi terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, Sarwo Edhy menjelaskan, berdasarkan e-RDKK yang diatur Kelompok Tani, petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas 2 hektare.

Petani juga melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada perluasan areal tanam baru.

“Implementasi distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap. Namun, untuk saat ini, belum semua daerah kita terapkan distribusi pupuk menggunakan Kartu Tani. Kita akan lakukan bertahap hingga Kartu Tani tersebar ke seluruh Indonesia sesuai dengan data penerima pupuk subsidi,” ujarnya

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementan, Muhammad Hatta penyaluran melalui sistem e-RDKK dilakukan supaya penerima subsidi betul-betul tepat sasaran.

Penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk subsidi.  Hatta meminta petani agar memastikan sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di e-RDKK untuk dapat pupuk bersubsidi.

“Jika di lapangan kami temukan kios yang mencoba menyulitkan petani dalam penebusan, maka kami tidak segan-segan akan mencabut izinnya,” kata Hatta.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Berita Terkait

Tren Ekspor Sarang Burung Walet Terus Meningkat

SYL: Kementan Selalu Minta Arahan Presiden Bangun Pertanian

Presiden Minta Mentan Lebih Serius Mengelola Pangan Nasional

Presiden Buka Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021