Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petani di kebun sawit. Foto ilustrasi: Gora Kunjana

Petani di kebun sawit. Foto ilustrasi: Gora Kunjana

Tata Niaga Sawit Petani Perlu Diperbaiki

Selasa, 15 September 2020 | 09:00 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id – Rencana pemerintah untuk memperluas mandatori biodiesel campuran 30% (B30) mendapatkan dukungan berbagai pihak termasuk petani.

Alasannya, program biodiesel sangat efektif menjaga keseimbangan stok sawit di dalam negeri dan dapat menjaga harga sawit, namun implementasi B30 makin sukses di lapangan jika tata niaga tandan buah segar (TBS) juga diperbaiki.

Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino mengatakan, apabila tata niaga TBS sudah diperbaiki maka tidak ada kecurigaan bahwa B30 hanya menguntungkan perusahaan besar.

Hal itu mengingat selama ini banyak isu yang beredar bahwa B30 hanya menguntungkan perusahaan besar sawit dan petani cenderung dilupakan.

“Bagi petani, persoalan pungutan ekspor dan B30 ini harus menguntungkan semua pihak, dari konteks petani kami ingin mendapatkan harga TBS yang wajar dan berkeadilan, kuncinya adalah wajib diperbaiki tata niaga TBS di tingkat petani,” ujar dia di Jakarta, Senin (14/9).

Dia menuturkan, program B30 merupakan kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan serapan produksi minyak sawit dalam negeri dan bisa menjaga harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) agar ekonomis.

Apkasindo mendukung kelanjutan program tersebut bagi ketahanan energi nasional dan program itu perlu mendapatkan dukungan semua pihak karena bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan bisa menekan impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pemerintah mempunyai tanggung jawab atas keberlanjutan dari B30 hingga B100, dalam perdagangan internasional bahwa saat ini selisih harga CPO dan minyak bumi semakin melebar sehingga berdampak pada pemberian insentif B30,” jelas Rino.

Dengan rata rata harga CPO US$ 600 per ton maka harga TBS petani seharusnya Rp 1.500-1.700 per kilogram (kg) harga inilah yang seharusnya dapat dinikmati petani di seluruh Indonesia.

Fakta di lapangan, petani tidak memperoleh harga tersebut dan jauh di bawah harga tersebut. Berdasarkan koordinasi petani Apkasindo di 22 Provinsi dan 118 Kabupaten, fakta lapangan yang selalu menjadi keluhan utama yaitu rendahnya harga TBS, petani sawit di Indonesia bagian timur selisih harganya lebih rendah.

Sebaiknya, pemerintah mengkaji benar rencana kenaikan pungutan ekspor dengan memperbaiki tata niaga TBS, sehingga keadilan harga TBS dapat dinikmati petani.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN