Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Agenda Besar dengan Tantangan dan Persoalan Besar

Selasa, 26 Februari 2019 | 15:46 WIB

Pengamat TIK Heru Sutadi mengungkapkan, program ekonomi digital sebagai sebuah agenda besar yang digagas pemerintah masih memiliki tantangan dan persoalan yang cukup besar. Untuk memujudkan Indonesia sebagai negara dengan digital ekonomi terbesar, setidaknya di kawasan Asean, terdapat tiga syarat penting harus dimiliki pemerintah.

“Pertama, pemerintah harus punya strategic planning. Memang pemerintah sudah menggalakkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, seperti Palapa Ring. Tetapi, itu kan hanya menghubungkan kabupaten dan kota. Bagaimana menghubungkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan, itu juga penting. Harus ada backhaul-nya. Jadi, ini juga harus dipikirkan pemerintah,” tutur Heru.

Di sisi lain, Heru juga menyoroti persoalan transportasi online (ride hailing) yang masih menjadi problem, baik dari sisi regulasi maupun kesejahteraan para mitra pengemudi dan keterjangkauan tarif kepada pengguna. Tidak hanya itu, dia pun menyoroti persoalan pajak yang dikenakan kepada pelaku e-commerce, namun di sisi lain pedagang di media sosial belum tersentuh pajak.

“Regulasinya seperti apa. Saya melihat regulasinya belum jelas dan masih konservatif. Misalnya aturan mengenai e-payment dan sebaginya. Jadi, lembaga-lembaga yang terkait harus juga melakukan benchmark kepada negara-negara lain, sehingga bisa diterapkan pula di Indonesia. Regulasinya nggak boleh lambat menggapi perkembangan teknologi yang ada,” tegas Heru.

Kedua, kata Heru, pengembangan ekonimi digital membutuhkan kepemimpinan pemerintah. Artinya, pemerintah harus memiliki wawasan yang luas terkait ekonomi digital, kemudian berperan menyinergikan antarlembaga yang berkepentingan.

Ketiga, menurut Heri, harus memperhatikan budaya (culture). Sebab, masyarakat Indonesia belum semua mengerti dan paham tentang istilah unicorn, start-up, dan lainnya. Karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penting untuk terus dilakukan. (ark/az)

Baca selanjutnya di https://id.beritasatu.com/home/incar-kepemilikan-data-ekonomi/185890

BAGIKAN