Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Ananta Wahana: Ketahui Pendapatan dan Cara Berkampanye Caleg

Antara, Kamis, 1 Agustus 2013 | 12:09 WIB

TANGERANG- Mengetahui pendapatan seorang anggota legislatif yang diukur dari cara berkampanye seorang caleg merupakan salah satu cara terbaik bagi rakyat untuk menentukan pilihan wakilnya. Dengan cara ini, rakyat diharapkan memperoleh wakilnya yang berkualitas sekaligus menghindarkan “beli kucing dalam karung”.
 
Demikian diungkapkan Ananta Wahana, Pengasuh Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, dalam acara diskusi kebangsaan di padepokan, Senin (31/7). Hadir juga sebagai Ichsan Achmad, pengamat politik dari Universitas Tirtayasa, Banten. Pada awal bulan Juli 2013, Karang Tumaritis meluncurkan Gerakan Anti Politik Uang.
 
Dijelaskan, gaji pendapatan DPRD Tingkat I Propinsi Banten adalah Rp 25.283.500. Setiap bulan seorang anggota DPRD mengadakan 15 kali kunjungan termasuk kunjungan ke Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta masing-masing sebanyak dua kali. Sisanya adalah kunjungan kerja dalam propinsi Banten. Tunjangan untuk mengadakan kunjungan tesebut bernilai kurang lebih Rp 10.000.000 yang terdiri dari kunjungan antar propinsi sebesar Rp 1.500.000 per hari dan kunjungan dalam propinsi sebesar Rp 300.000 per hari. Jumlah pendapatan per bulan sekitar Rp 33 – 35 juta per bulan.
 
Jumlah tersebut, Ananta menambahkan, akan dikurangi sekitar 20% untuk kegiatan kepartaian baik di tingkat daerah ataupun pusat. Sisa pendapatan akan digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga anggota termasuk untuk rumah tangga, sekolah anak, pembantu, listrik dll. “Dari kesemuanya, jika anggota DPRD dapat menabung sekitar Rp 5 juta per bulan sudah dianggap baik. Jumlah pedapatan DPRD TK II pasti akan lebih kecil dari yang diterima DPRD TK I,” ujar Ananta Wahana.
 
Oleh karena itu, biaya kampanye seorang caleg inkumben sebesar Rp 250 juta untuk wakut lima tahun masa kerja atau 60 bulan.  “Sehingga, jika ada seorang caleg inkumben mengeluarkan biaya kampanye lebih dari jumlah tersebut, masyakarat pemilih harus mulai kritis, darimana asal dana kampanye tersebut. Sementara untuk caleg wajah baru, yang harus lebih giat lagi berkampanye, tentu memerlukan dana kampanye lebih banyak lagi. Jika dana kampanye melebihi dari jumlah Rp 250 juta, dari mana mereka akan mengembalikan dana kampanye tersebut, jika sudah terpilih sebagai wakil rakyat ?” tegas Ananta Wahana.
 
Sehingga menjadi penting, pria dari Solo ini menjelaskan lebih lanjut, rakyat mengerti berapa pendapatan seorang caleg karena yang digunakan untuk membayara gaji adalah uang rakyat juga. Para caleg juga harus transparan atas pendapatan yang diperoleh karena itu adalah uang dari rkayat. Dan tahapan berikutnya adalah, sangat penting agar tidak terjebak dalam “beli kucing dalam karung”, rakyat membandingkan biaya kampanye dan pendapatan riil seorang wakil rakyat.
 
Sementara itu Ichsan Achmad mengatakan bawa 80% caleg DPRD berasal dari pengusaha. Kalkulasi para pengusaha adalah cari untung yaitu dengan kekuasaannya sebagai wakil rakyat akan menggunakan APBD untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu rakyat harus cerdas mengidentifikasi, memilih dan menentukan calon wakilnya yang bersih dari korupsi.
 
“Menjadi wakil rakyat dibutuhkan ketulusan hati karena memang ingin memperjuangkan nasib rakyat. Menjadi wakil bukanlah menjadi tuan tetapi pelayan rakyatnya setidaknya bagi para pemilihnya. Hanya saja kita bisa melihat berapa banyak anggota legislatif yang terkena kasus korupsi dari yang tingkat kecil sampai yang tiingkat besar,” ujarnya. (*/gor)

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA