Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
pengangguran

pengangguran

Antisipasi Disrupsi Lapangan Kerja

Kamis, 11 April 2019 | 18:46 WIB

Lapangan kerja dewasa ini sudah banyak terbuka, terutama untuk menengah-bawah yang terserap padat karya. Itulah sebabnya, angka pengangguran menurun dan bahkan terendah dalam dua dekade terakhir atau sejak reformasi. Namun demikian, pada saat yang sama, kita juga berhadapan dengan datangnya disruptive technology yang mengancam lapangan kerja bagi menengah-atas, seperti teller bank hingga akuntan.

Merunut data Badan Pusat Statistik, penurunan angka pengangguran sebenarnya signifikan dalam era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tingkat pengangguran terbuka posisi Agustus 2018 tercatat 5,34% atau 7 juta orang dari 131 juta total angkatan kerja, turun dibanding Agustus 2014 sebesar 5,94%.

Namun yang memprihatinkan, angka pengangguran tersebut terbanyak justru berasal dari SDM berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mencapai 11,24% per Agustus 2018. Pengangguran ini jauh lebih tinggi dari lulusan SMA sebesar 7,95%, diploma I/II/III 6,02%, universitas 5,89%, SMP 4,80%, dan SD 2,43%. Padahal, SMK ini secara khusus bertujuan untuk menyediakan pendidikan menengah yang berorientasi pada praktik-praktik seperti dalam bidang pertukangan, pertanian, transportasi, bisnis, industri, dan pelayanan jasa.

Pendidikan menengah ini disiapkan agar SDM kita bisa masuk lebih banyak ke sektor formal, yang menyediakan jaminan kerja dan sosial yang lebih baik. Itulah sebabnya, masih tingginya pengangguran lulusan SMK sangat memprihatinkan, yang juga berarti gagal mencapai tujuan untuk menyiapkan SDM yang sesuai kebutuhan dunia usaha. Padahal, SDM kita juga kini menghadapi tantangan disruptive technology (teknologi disruptif) dalam era revolusi industri keempat.

Revolusi industri keempat yang terjadi sekarang ini menciptakan konektivitas antara manusia, mesin, dan data (cyber physical system), yang dimulai dari Jerman pada 1990-2000 dan menyebar cepat ke negara-negara maju yang lain. Hal ini didukung kemajuan teknologi internet dan digital, superkomputer, robot pintar, microchips, editing genetik, dan neuroteknologi.

Teknologi disruptif ini akan mengambil alih banyak pekerjaan yang kini ada, sehingga jika tidak diantisipasi dengan baik akan menyebabkan PHK massal jutaan pekerja.

Di sektor perbankan misalnya, teknologi tersebut sudah mulai berdampak memangkas banyak karyawan. Pasalnya, era digital sekarang membuat bank mengalami perubahan model bisnis ke branchless banking (layanan keuangan tanpa kantor), yang lebih banyak membutuhkan teknologi informasi ketimbang kemampuan administrasi dan analisis ekonomi.

Industri perbankan ke depan semakin banyak membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya analisis tinggi, bukan lagi kemampuan administrasi dan pelayanan seperti teller.

Industri perbankan ini diprediksi bakal kehilangan 50% posisi kerja bagi karyawan perbankan yang ada saat ini, mulai dari front office hingga back office.

Analis kredit yang dibutuhkan, misalnya, tinggal seperempat atau bahkan seperenam dari jumlah SDM sebelumnya. Pekerjaan rutin bank juga sudah digantikan dengan teknologi. Masalah seperti inilah yang harus sungguh-sungguh diantisipasi pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan yang lain. Apalagi, ancaman PHK itu bukan main-main.

Merujuk Riset Oxford Economics dan perusahaan teknologi Cisco AS, kemajuan teknologi informasi dan otomatisasi diprediksi menggusur 28 juta pekerjaan full-time atau 10% dari angkatan kerja 6 negara Asean, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dalam dekade mendatang.

Sementara itu, secara global, World Economic Forum memprediksi, dalam empat tahun ke depan, pengembangan teknologi itu bakal menghilangkan 75 juta pekerjaan, namun juga akan memunculkan 133 juta pekerjaan baru.

Artinya, penyiapan SDM untuk pekerjaan baru yang dibutuhkan dalam era revolusi industri keempat mendesak dilakukan. Ini misalnya di sektor perbankan, seiring perkembangan teknologi digital, maka SDM yang dulu teller dididik menjadi sales, telemarketers, atau digital marketers.

Ke depan, peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk pekerjaan penjualan lewat perangkat elektronik atau internet juga harus dipacu. Ini sesuai potensi pengembangan bisnis yang luar biasa besar dengan memanfaatkan saluran digital, seperti mesin pencari, media sosial, email, dan situs web yang terhubung dengan pelanggan maupun calon pelanggan di seluruh dunia.

Secara umum, negara-negara Asean ini juga harus mempersiapkan SDM lebih banyak untuk pengembangan ekonomi sektor industri dan jasa, dibanding sekarang yang masih bertumpu ke pertanian. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia, yakni 35,70 juta orang atau 28,79% per Agustus 2018.

Oleh karena itu, SMK harus direformasi agar bisa mempersiapkan SDM menengah yang lebih banyak untuk pengembangan ekonomi sektor industry dan jasa di Tanah Air. SMK harus bisa mendidik SDM yang sungguh-sungguh menguasai keterampilan sesuai kemajuan teknologi era revolusi industri keempat.

Hal itu juga untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 15, yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan ini harus menghubungkan, menjodohkan, dan melatih SDM agar memiliki kebiasaan bekerja untuk bisa memasuki dan berkembang di dunia usaha, sehingga dapat memperbaiki kehidupannya.

Untuk itu, pemerintah pusat perlu proaktif bersinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas dan memperbanyak SMK yang sesuai potensi daerah. Didukung terus meningkatnya transfer ke daerah dan dana desa, menjadi Rp 826,77 triliun pada APBN 2019 atau naik sekitar 9% dari 2018, maka anggaran ini cukup untuk menyiapkan SDM yang sesuai kebutuhan era revolusi industry keempat. Anggaran besar ini bahkan sebenarnya cukup untuk memangkas pengangguran ke 0%. (*)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN