Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Arti Penting Reforma Agraria bagi Petani

Rabu, 1 Februari 2012 | 07:58 WIB
Oleh Sucipto

Setelah konflik lahan menyeruak, desakan reforma agrarian kembali nyaring terdengar. Salah satunya adalah desakan agar pemerintah segera menuntaskan pembahasan Peraturan Pemerintah mengenai Reforma Agraria. Kehadiran PP diharapkan dapat menyelesaikan konflik agraria dan menjadi landasan kuat untuk redistribusi lahan.

Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2004 mendefinisikan konflik agraria sebagai pertentangan klaim antarsatu pihak atau lebih mengenai penguasaan maupun pengelolaan terhadap tanah atau sumber daya alam lain yang menyertainya. Konflik bermakna lebih luas dari sengketa yang berskala kecil, menyangkut antarpihak.

Sedikitnya ada dua pemicu konflik agraria. Pertama, kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa lahan, yang akhirnya berujung pada konflik

Kelambanan dan Ketidakadilan
Dalam praktiknya, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 menyisakan ketidakjelasan status dan pengelolaan tanah. Terjadi multitafsir penguasaan tanah oleh Negara dan kewenangan mengatur serta penyelenggaraan peruntukan dan penggunaan tanah.

Kemudian munculah perundangundangan sektoral, seperti Undang- Undang Sumber Daya Air, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pertambangan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU Penanaman Modal. Meski perundang-undangan ini bertujuan meningkatkan investasi, tapi di sisi lain, ada potensi di balik itu, yakni menyingkirkan rakyat dari tanah mereka dan meningkatkan konflik agraria.

Makanya kita dapat memahami kecemasan berbagai pihak terhadap UU Pengadaan Lahan untuk Pembangunan. Tujuannya sesungguhnya adalah untuk memecahkan bottleneck pembangunan infrastruktur, tapi UU ini berpotensi menjadi pelengkap pelegalan perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan.

Ketimpangan dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah atau sumber daya alam juga berpotensi memicu konflik. Lihat saja, penguasaan aset produktif nasional sangat timpang. Sekitar 0,2% penduduk menguasai 56% aset nasional, sebagian besar tanah.

Di sektor kehutanan sekitar 17,38 juta hektare dikuasai 248 perusahaan untuk pengusahaan hasil hutan dan kayu. Juga ada 8,8 juta hektare untuk hutan tanaman industri (HTI), sekitar 15 juta hectare untuk hak guna usaha perkebunan.  Ironisnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat petani gurem meningkat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta pada periode 1993-2003 dengan rerata lahan sekitar 0,25 hektare per petani.

Kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa lahan adalah juga penyebab terjadinya konflik. Kelambatan terjadi akibat ketidakjelasan kewenangan penyelesaian sengketa. Pemerintah pusat dan kepala daerah sering saling melempar tanggung jawab.

Lembaga peradilan untuk memperkarakan pejabat publik sulit diakses. Sering kali pengadilan tidak berpihak pada rasa keadilan. Rakyat kalah karena lemahnya bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan mereka atas tanah. Sementara itu, swasta memiliki izin lengkap atas hamparan tanah sangat luas. Akhirnya, rakyat memilih jalan pintas, menduduki lahan dan berhadapan keamanan perusahaan.

Reforma Agraria dan Petani
Posisi strategis petani dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri diakui semua pihak. Namun, ironisnya, petani kurang diperhatikan penguasa. Data BPS 2011 menunjukkan, penduduk miskin Indonesia 30,02 juta jiwa atau 12,49% dari total penduduk. Hampir 19 juta penduduk miskin berada di perdesaan dan sebagian besar adalah para petani. Karena itu, reforma agrarian sejatinya memberikan secerah harapan perubahan sosial ekonomi masyarakat, khususnya petani.

Reforma agraria diharapkan mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan yang terjadi sejak masa feodalisme, kolonialisme, hingga kemerdekaan. Reforma agraria menurut  Gunawan Wiradi (2005) adalah penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber agraria, untuk kepentingan rakyat kecil, secara menyeluruh dan komprehensif.

Karena itu, program reforma agraria harus disertai dengan program- program penunjangnya, seperti penyuluhan dan pendidikan tentang teknologi produksi, program perkreditan, pemasaran, dan sebagainya. Reforma agraria memacu peningkatkan kesejahteraan petani. Dengan redistribusi lahan yang lebih merata, kedaulatan petani dalam melakukan usaha tani ditumbuhkembangkan.

Peluang keuntungan usaha pun semakin terbuka. Kemampuan petani mengelola tanah juga akan meningkat. Karena itulah program pengentasan kemiskinan perdesaan mutlak diintegrasikan dengan program reforma agraria. Peningkatan kesejahteraan petani mestinya seiring dengan kemandirian pangan nasional. Tanpa hal ini, kemandirian pangan akan rapuh dan tidak berakar kuat.

Reforma agraria juga berperan meningkatkan produktivitas tanah. Selama ini banyak lahan telantar dan tidak produktif karena dikuasai swasta atau institusi negara. Dengan reforma agraria yang terarah, hal itu akan menjamin status tanah. Reforma agraria mestinya menyentuh hal fundamnetal berupa pengakuan tanah milik pribadi, negara, dan tanah milik umum yang secara pemanfaatan hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Kita mesti mengembalikan fungsi strategis tanah untuk dikelola dan diproduktifkan. Tidak boleh ada tanah yang telantar dan dikuasai pihak tertentu, sementara petani tidak punya akses tanah. Di sanalah terkandung tujuan pelaksanaan reforma agraria, yakni meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, khususnya petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran.

Penulis adalah dosen dan peneliti Teknologi Industri Pertanian (TIP) Universitas Brawijaya, kandidat doktor TIP IPB

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN