Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Berharap pada BPJS

Oleh Said Kelana Asnawi, Rabu, 21 Oktober 2015 | 06:02 WIB

America’s state pensions should act now to stem the crisis, and improving investment performance is the right place to start.

 

Demikian kalimat pamungkas yang ditulis Sacha Ghai (2015), konsultan pada McKinsey Toronto, berkenaan dengan America’s public pensions yang dianggap mengalami masalah. Antara tahun 2006 hingga 2015, average funded ratio untuk berbagai jenis pensiun publik di AS telah turun dari 83% menjadi 72%; di mana hampir 30% pensiun tidak dapat dibayar.

 

Tiga penyebab yang dinyatakan oleh Sacha Ghai yakni: pertama, angka harapan hidup meningkat, dan umur pensiun bertambah rerata dua tahun. Ini yang menyebabkan terjadiya defisit berkisar US$ 300 miliar. Kedua, semakin sedikit angkatan kerja yang mendukung. Ketiga pasar investasi bagi dana pensiun telah berubah. Kebanyakan dana pensiun menanamkan uangnya pada fixed income di mana kisaran hasil sebelumnya ada pada level 7%-an, sekarang hanya berkisar 3%-an.

 

Namun, saat ini alokasi pada fixed income juga telah menyusut dari komposisi 75% menjadi 27% saja; dimana peralihan dana pada komposisi saham mengalami peningkatan dari 11% menjadi 23% (2012). Terhadap fenomena di atas, Sacha Ghai memberikan tiga saran sebagai berikut: (1) meningkatkan iuran; (2) mengurangi benefit yang diterima saat pensiun; (3) agar perusahaan pengelola dana pensiun mengoptimalkan fund manager baik menambah jumlah orang yang memahami maupun meningkatkan imbalan yang diterima, agar dapat menarik ‘talented investment professionals’ mau bekerja pada lembaga dana pensiun. Dianjurkan pula bahwa dewan direksi sebaiknya berlatar belakang investasi.

 

Menurut Sacha Ghai, dana pensiun di Kanada lebih baik dibandingkan Amerika Serikat. Salah satu sebabnya adalah anggota dewan direksi di Kanada berlatar belakang investasi berkisar 24%, sementara di AS hanya 12% saja.

 

Direksi dengan latar belakang investasi akan mengambil langkah yang perlu untuk menyiapkan dana pensiun, sedangkan lainnya lamban dalam mengambil keputusan.

 

Memutar Investasi

Di Indonesia, ada dua Badan Penyelenggaara Jaminan Sosial (BPJS), yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan laporan keuangan (2013), aktiva BPJS Ketenagakerjaan berkisar Rp153 triliun, aktiva Investasi berkisar Rp 149,2 triliun, pendapatan iuran Rp 26,92 triliun; serta laba diperoleh Rp 2,28 triliun.

 

Pertumbuhan dalam lim tahun terakhir (2009-2013) tercatat: iuran 26,99%; aktiva 16,23%; aktiva investasi 16,61%; dan laba 13,44%. Dari data tersebut, dengan jumlah kepesertaan berkisar 12,3 juta jiwa, maka aktiva/peserta berkisar Rp 12,4 juta/jiwa. Pembaca tulisan ini dapat menyimpulkan apakah nilai Rp 12 jutaan tersebut memadai untuk pensiun.

 

Besarnya hasil investasi (ROI) berkisar 15%, yang menunjukkan produktivitas usaha dari aktiva tersebut cukup rendah. Tumbuhnya aktiva investasi lebih tinggi dibandingkan tumbuhnya laba dapat menggambarkan bahwa marjin keuntungan lebih rendah dari investasi baru. Hal-hal ini hendaknya menjadi perhatian bersama seluruh stakeholder karena besarnya pemegang saham yang berhak atas aktiva BPJS. Dari laporan (2013), nilai saham dengan katagori tersedia untuk dijual maupun reksadana yang dimiliki untuk jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan BPJS (konsolidasi) mengalami penurunan total sebesar Rp 2,73 triliun untuk saham dan Rp 1,34 triliun untuk reksadana atau secara keseluruhan berkisar Rp 4 triliunan.

 

Itu artinya per peserta, nilai investasinya berkurang sekitar Rp 320 ribuan/peserta. Pada tahun 2013 tersebut, indeks harga saham gabungan (IHSG) turun dari 4346 menjadi 4274 atau turun berkisar 1,7%.

 

Membandingkan turunnya nilai kepemilikan saham BPJS lebih tinggi dibandingkan IHSG, tentunya hal ini harus menjadi concern bersama, karena banyaknya pihak yang berkepentingan dan bergantung pada BPJS ini kelak. Dengan besarnya kepemilikan aktiva, mungkin saran Sasha Ghai dapat untuk didengar, yakni memutar investasi sebagai panduannya, bukan sekadar sebagai pengumpul iuran.

 

Selain dari kewajiban naiknya nilai uang yang telah dikumpulkan, seyogyanya BPJS Ketenagakerjaan mempertimbangkan nilai riil dari uang yang akan diterima 30 tahun kelak. Nilai riil ini, berarti harus dibandingkan dengan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Tanpa mengurangi rasa syukur, apalah artinya uang Rp 50.000 jika pada saat tersebut, misal harga semangkok baso juga Rp 50.000. Tentunya investasi yang berpotensi menghasilkan return tinggi, berpotensi juga terkena risiko besar. Jangan sampai karena tuntutan mencari laba, justru membawa celaka.

 

Indonesia Sehat

Selain BPJS Ketenagakerjaan, terdapat BPJS Kesehatan yang lebih kondang dan telah banyak menolong masyarakat yang membutuhkan. BPJS Kesehatan ini juga mengumpulkan iuran dari masyarakat, namun sifatnya lebih sebagai asuransi untuk memudahkan memelihara kesehatan. Beberapa info menunjukkan BPJS ini ‘bertengkar’ dengan rumah sakit berkenaan dengan alokasi/biaya pembayaran. Namun, kedua belah pihak berusaha memaksimalkan pelayanan dari keterbatasan yang ada.

 

Sering juga terdengar, antrean dengan tiga digit untuk mendapatkan sebuah layanan. Situasi semacam ini menunjukkan dua hal yakni kurangnya supply kesehatan serta harga untuk penyediaan kesehatan dinilai terlalu rendah. Kurangnya supply kesehatan solusi terefektif adalah menambah sisi supply tersebut, tapi ini juga memerlukan waktu.

 

Sebagaimana hal ini menjadi komitmen pemerintah, maka pemerintah pusat dan daerah harus menjadikan sebagai program unggulan mengalahkan program lainnya. BPJS Kesehatan tampaknya tidak harus mencari manajer investasi, melainkan perlu adanya bantuan dari berbagai pihak berkenaan dengan pengadaan sisi produksi.

 

Pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak kepada industri yang berhubungan dengan kesehatan, sehingga biaya pokok penyelenggaran layanan kesehatan menjadi lebih murah. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak sebagai manajer investasi, mengelola stakeholder untuk mengoptimalkan layanan kesehatan. Tidak ada orang yang ingin sakit, tapi jika yang bersangkutan sakit, ia tahu akan mendapatkan layanan kesehatan secara murah, mudah, dan berkualitas. Malaysia telah mengirim putera/puterinya untuk belajar farmasi dan kedokteran di Indonesia, dan mencanangkan 2030 akan menjadi pusat layanan kesehatan terbaik Asia.

 

Tentunya sebagai ‘guru kesehatan’ alangkah sempurnanya jika Indonesia mampu memberi layanan terbaik. Wakil rakyat, dapat memikirkan untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi kesehatan, dan akan sangat mulia-menjadi teladan bagi rakyat, jika secara langsung menyumbangkan dana untuk kesehatan masyarakat.

 

Tentunya kita harus berterima kasih pada BPJS. Walaupun belum maksimal, ia telah memberikan katup pengaman bagi kehidupan. Untuk menjadi yang terbaik, dukungan seluruh stakeholder sangat diperlukan, dan kerja cerdas serta kerja keras para pengelola yang diberi amanah sangat diharapkan. Mereka harus merencanakan yang lebih baik, demi masa depan masyarakat Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas.

 

Said Kelana Asnawi, Ketua Program Studi Manajemen Kwik Kian Gie School of Business

BAGIKAN